Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Prabowo Subianto dan Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein pada Sidang ke-42 General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo), Selasa (9/8) di Kuala Lumpur Malaysia, menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang kerja sama pertahanan.

Menhan Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik segala upaya untuk lebih mempererat hubungan Indonesia dengan Malaysia, serta kerja sama yang lebih erat di segala bidang.

“Bukan saja menyambut baik, saya menganjurkan dan saya akan berjuang untuk memperkokoh hubungan dengan Malaysia. Malaysia dan Indonesia have a special relationship,” ujar Menhan Prabowo.

Kerja sama tersebut antara lain meliputi dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, berbagi informasi strategis di bidang pertahanan dalam simposium, seminar maupun kunjungan studi, serta kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata.

Kemudian juga dengan melakukan pertukaran personel, pendidikan, latihan, dan dukungan logistik, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, kerja sama industri pertahanan serta kerja sama pertahanan dalam bentuk lain yang diputuskan bersama.

“Saya berterimakasih saya hari ini menandatangani MoU yang sangat strategis. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang, 50 tahun kemudian pun akan tetap punya manfaat,” tegas Menhan Prabowo.

Sidang GBC Malindo ke-42 yang dipimpin secara bersama (co-chaired) oleh menhan dari kedua negara berlangsung dari tanggal 8 sampai 10 Agustus 2022. Sejumlah agenda penting yang dibahas dalam Sidang GBC Malindo ke-42 ini, di antaranya laporan kemajuan bersama bidang operasi dan non-operasi. Bidang operasi meliputi intelijen, operasi darat, laut, udara, maritim, komunikasi dan elektronik, search and rescue serta kepolisian.

Sedangkan bidang non operasi terdiri dari pembangunan pos lintas batas, pertukaran pelatih dan latihan bersama militer kedua negara serta terbentuknya kesepakatan penambahan pos gabungan bersama yang baru, untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik antara kedua negara. (red/rls/fid)