Angka peningkatan kasus Covid-19 makin mengkhawatirkan. Berdasar data klaim biaya covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, jumlah kasus ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 mencapai 35.099 sedangkan bayi baru lahir usia 0-12 bulan yang terkena Covid-19 sebanyak 24.591.

Menyikapi fakta tersebut, Pemerintah akan mempercepat program vaksinasi ibu hamil, balita, dan anak-anak. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah penularan sekaligus menekan laju peningkatan kasus terkonfirmasi dan meninggal akibat Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa percepatan vaksinasi sangat diperlukan. Namun untuk pengadaan vaksin, sebaiknya difokuskan pada produksi vaksin nasional.

“Untuk jaga-jaga kemungkinan yang tidak dikehendaki dalam pengadaan vaksin, saya usul, saya sarankan sebaiknya kita lebih fokus pada percepatan produksi vaksin nasional.  Bagaimana diupayakan vaksin produksi nasional ini betul-betul bisa segera sehingga kita tidak tergantung pada pasar internasional,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Terbatas Percepatan Vaksinasi dan Penanganan Ibu Hamil, Balita, dan Anak-anak, di Jakarta, Jumat (26/06/2021).

Menko Muhadjir menjelaskan situasi pasar vaksin dunia saat ini memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi. Sementara kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan signifikan dengan hadirnya varian-varian baru yang konon lebih mudah menularkan.

Ia bahkan tegas menyatakan tidak perlu membesar-besarkan merek vaksin mana yang harus digunakan. Malah, menurutnya, lebih baik mempertimbangkan yang lebih cepat dan lebih maju perkembangannya.

“Dari mereka yang sekarang sedang berinisiatif mana yang lebih cepat dan mana yang kira-kira lebih menjanjikan, itu yang segera kita support. Saya kira ini penting, pengalaman di Amerika saya rasa mereka melakukan vaksinasi besar-besaran dan tidak banyak prosedur karena dia vaksinnya melimpahruah, dia bisa memproduksi dan dari berbagai sumber,” pungkasnya.

Menko PMK meyakini apabila Indonesia bisa memproduksi secepatnya dari berbagai sumber, harapan Presiden Jokowi untuk mewujudkan Health Immunity di akhir tahun 2021 dapat lebih cepat terwujud.

Seraya menanggapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto memastikan pasokan vaksin saat ini sudah mencukupi. Artinya, program percepatan vaksinasi sudah dapat dilakukan terutama untuk ibu hamil, menyusui, balita, dan anak-anak.

“Yang terkait dengan percepatan vaksinasi didorong untuk daerah yang tergolong risiko tinggi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Bali, Banten, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Ini tentu perlu dilakukan prioritas oleh Kemenkes, TNI/Polri untuk mendorong sentra-sentra vaksinasi,” ungkapnya.

Perkuat Peran Bidan, Target Sejuta Sehari Vaksinasi

Menko Airlangga mengungkap berdasarkan informasi dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada sekitar 400 ribu bidan yang akan diberdayakan untuk optimalisasi vaksinasi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.

“Tentu dengan tambahan bidan ini diharapkan bisa 1 juta (vaksinasi) perhari. Dengan skema memanfaatkan seluruh bidan, maka tentu angka 1,5-2 juta ini bisa tercapai,” paparnya.

Lebih detail, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan dari 400 ribu bidan yang bisa dikaryakan untuk membantu percepatan vaksinasi ibu hamil dan anak, sekitar 250 ribu memiliki homebase sebagai tempat kerjanya dan 38 ribu mempunyai izin praktik mandiri, sedangkan sisanya merupakan lulusan baru akademi kebidanan.

“Masing-masing provinsi sudah memiliki pendidikan bidang sehingga minat tersebar secara merata. Secara teknis kami akan mengikuti arahan Pak Menteri. Mengenai ketersediaan RS kami juga sudah identifikasi dan menghitung, untuk ibu dan anak jumlahnya cukup besar ada 335 yang aktif dan kami akan memanfaatkan RS-RS ini sebagai center untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.

Turut hadir dalam rapat, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny K Lukito, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito, dan beberapa perwakilan kementerian dan lembaga. (rls)