Tim Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy meninjau secara langsung pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 15 Februari 2017 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Peninjauan pelaksanaan pilkada ini, menurut Lukman Edy, untuk memastikan pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Tujuan dari peninjauan pilkada ini adalah kami ingin melihat dan memastikan apakah ada ada peserta yang tidak terdaftar dalam DPT. Dan untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi dari tahun ini mengingat pada tahun 2018 akan ada lagi Pilkada serentak,” terang Lukman Edy saat mengunjungi TPS 11 di Cilenggang, Serpong, Rabu (15/02/2017) kemarin.
Politisi PKB ini menjelaskan, bahwa data yang dimiliki Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus akurat, sehingga jelas ada berapa persen yang menggunakan E-KTP dan ada berapa persen yang menggunakan Surat Keterangan. “Karena ada beberapa warga yang masih belum memiliki E-KTP karena tidak tersedianya Kartu Blanko dari Kemendagri,” ungkapnya.
Surat Keterangan itu sendiri, menurutnya, dapat dibuat di Disdukcapil. Namun yang menjadi catatan adalah apakah bisa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keaslian E-KTP atau Surat Keterangan tersebut. Karena mereka belum memiliki alat untuk menguji itu.
Sebenarnya KPU, lanjutnya, sudah memiliki aplikasi Daftar Pemilih Sementara KPU di Android dan IOS tentang data-data pemilih. Namun mereka tidak mensosialisasikannya dengan maksimal.
“Kami melihat mereka tidak melakukan sosialisasi aplikasi itu, jadi bagi TPS yang cerdas dan berinisiatif mereka bisa memakai aplikasi tersebut guna mengetahui dan memverifikasi data para pemilih,“ ujar Lukman Edy.
Dalam peninjauan Komisi II DPR yang didampingi Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany tersebut, Lukman Edy menginformasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri RI meninginkan adanya pengadaan alat card reader guna memudahkan melihat data pemilih.
Namun tidak mungkin karena harga yang ditawarkan sangat mahal. Ini akan menjadi perhatian Komisi II di Pilkada 2018, untuk mengajak agar pemerintah berinisiatif melakukan sosialisai ke TPS terkait bagaimana menggunakan aplikasi tersebut guna kelancaran pilkada berikutnya.
Turut serta dalam peninjauan Komisi II ke Tangerang Selatan, yaitu Azikin Solthan (F-Gerindra), Yanuar Prihatin (F-PKB), Henry Yosodiningrat (F-PDIP), Al Muzzamil (F-PKS), Sirmaji (F-PDI P) dan Tamanuri (Nasdem).(pr/fid)
- Sport2 hari ago
Porprov VII Banten 2026, Hockey 5s Putra dan Putri Tangsel Sapu Bersih Dua Emas
Pemerintahan4 hari agoPorprov VII Banten 2026, Bulu Tangkis Beregu Putra Tangsel Taklukkan Kota Serang 5-0
Sport3 hari agoPorprov VII Banten 2026, Atlet Wushu Tangsel Raih 3 Emas
Serba-Serbi2 hari agoLogo HUT ke-18 Tangsel 2026: “Langkah Besar Sang Juara”
Politik3 hari agoSufmi Dasco Ahmad Pertimbangkan Langkah Hukum usai Namanya Kembali Dikaitkan dengan Judi Online, Doxing dan Intimidasi
Sport3 hari agoJadwal Lengkap BRI Super League 2026/27 Pekan ke-10, 20-22 November
Sport2 hari agoUpdate Perolehan Medali PORPROV VII Banten 18 November 2026: Tangsel Kokoh di Puncak Klasemen
Sport2 hari agoJadwal Lengkap Porprov VII Banten 2026 Kota Tangerang Selatan













