100 hari kerja Kabinet Indonesia Baru Jokowi-Ma’ruf Amin banyak memicu pro-kontra. Ada pihak yang mengatakan, kinerja pemerintahan Indonesia Baru tidak menghasilkan progres yang signifikan. Di lain sisi adapula yang menyebut, 100 hari kerja tidak bisa menjadi ukuran. Angka 100 hari kerja ini banyak dipakai untuk melakukan konsolidasi internal.

Pendapat menarik dikemukakan Muhammad Bakir, wartawan senior Harian Kompas. Pemerintah semestinya membangun narasi-narasi besar pembangunan tak terkecuali paling penting adalah soal kebangsaan untuk membangkitkan optimisme. Narasi besar tersebut tak lain dimaksudkan menjadi acuan, sehingga tidak perlu lagi terjadi perbedaan pendapat antar-menteri dalam kasus tertentu. Sudah tegas-tegas Jokowi katakan, tidak ada visi misi menteri yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Narasi besar inilah yang semestinya diperkuat. Masing-masing menteri masih terlihat berbeda pendapat. Ada banyak peraturan pemerintah dan undang-undang baru yang dibuat tanpa pondasi narasi yang baik dan benar, sehingga membuat bingung masyarakat,” ujarnya, dalam FGD yang digelar Master C19 bertajuk “Mendorong Efektivitas Kinerja Kabinet Indonesia Baru,” Selasa (11/2).

Dalam hal tentang kebangsaan, kata Cak Bakir-sapaan akrabnya, di Indonesia intoleransi masih terus berkembang. Masih banyak kasus ditemui. Semestinya bekal wawasan kebangsaan pada anak-anak didik di sekolah dianggap belum cukup.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto. Ia menilai pemerintah masih menggunakan konsep lama. Seharusnya konsep pembangunan yang digagas pemerintah harus linier dengan konsep kebangsaan. Persepsi dasar bernegara menurutnya, harus dimulai dari persepsi keagamaan yang benar.

“Kita ini tidak pernah beranjak dari konsep dasar ideologi, dan itu terus dilakukan berulang-ulang,” tegasnya. “Belum ada kesatuan kabinet yang sekarang, masih terlihat adanya ego sektoral yang begitu kental di kabinet,” Sunanto menambahkan.

Pemerintah Jokowi-Ma’ruf diyakini lebih mendorong program mana yang mumpuni. Tidak mungkin seluruh pembangunan hanya dilakukan oleh jajaran pemerintah dan kabinet. Karena itu pembangunan harus dilakukan oleh seluruh rakyat bersama-sama.

“Untuk itu memang pengawasan harus lebih ketat dan tepat pada setiap kementerian. Penting kiranya mengelola keputusan daripada nantinya justru malah menyikapi dampak akibat dari keputusan tersebut,” tegas M. Noor Marzuki, Tim Ahli Wakil Presiden. (k9)