Di saat perekonomian masih lesu akibat terdampak COVID-19, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi Indonesia. Oleh karena itu APBN dan APBD 2021, harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi.

“Saya minta kepada seluruh Menteri, Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di Kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah, Rabu (25/11), di Istana Negara, Jakarta.

Untuk meningkatkan belanja dan konsumsi masyarakat yang juga dapat menggerakkan ekonomi di lapisan bawah, secara khusus Presiden memerintahkan Menteri Sosial agar di awal Januari 2021 segera memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat/masyarakat.

“Kita harus bekerja lebih cepat. Kita dalam kondisi krisis semangatnya auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal. Sudah sering saya sampaikan, semuanya pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya

Lebih lanjut, Presiden juga memerintahkan seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran, agar bisa menggerakkan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

“Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, tepat sasaran, seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang, imbuhnya, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting.

“Tugas utama kita adalah memecahkan masalah yang ada di bawah, memecahkan masalah rakyat, memecahkan masalah masyarakat, membantu rakyat. Dan tentu saja sekali lagi kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dari pelaksanaan APBN maupun APBD,” pungkasnya. (sk/red)