Puluhan restoran atau rumah makan di tujuh kecamatan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mangkir bayar pajak atau retribusi yang telah ditentukan. Mereka dalam waktu dekat diberikan stiker peringatan di kaca depan atu pintu masuk agar secepatnya melaporkan keberadaan maupun membayar pajak.

“Seharusnya memang harus ada tindakan tegas terhadap pengelola maupun pengusaha restoran serta rumah makan yang selama ini mangkir dari tagihan pajak atau retribusi resmi,” tutur Ny. Risman, warga Pamulang, Selasa (29/7).

Menurut dia, kehadiran restoran  merupakan salah satu sumber pemasukan kas daerah sehingga perlu adanya tindakan tegas terhadap pengelola yang mangkir membayar pajak.Jjika dibiarkan dikhawatirkan malah akan timbul masalah dikemudian hari terlebih dimanfaatkan oknum pegawai Kota Tangsel.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany didampingi Kepala Bidang Pendapatan Non PBB Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Chusnul Amanah, meminta jajaran terkait harus berani mengambil langkah agar peraturan daerah (Perda) dapat dilaksanakan semestinya.

“Saya sudah minta agar semua instansi yang berkaitan dengan penghasilan PAD harus mengambil langkah tegas agar target pemasukan keuangan daerah tercapai,” ujarnya.

Ditambahkan Chusnul, pemasukan dari pajak restoran setiap tahun meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan perumahan, mal dan property di Kota Tangsel bahkan diperkirakan dapat menjadi andalan PAD selaian dari pajak BPHTB.

Buktinya pemasukan dari restoran hingga Juli 2014 mencapai Rp 60 miliar, tuturnya sambil menambahkan upaya mengerakan pengelola atau pemilik membayar pajak pihaknya akan memasang stiker belum bayar pajak ke sejumlah restoran atau rumah makan. “Ada sekitar 50 restoran yang ada di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Bintaro yang akan dipasang stiker,” ujarnya. (pk/kt)