Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia kembali mengajak Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) untuk bersinergi melakukan percepatan pendataan disabilitas bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penyandang disabilitas memperoleh administrasi kependudukan. Angkie juga mendorong pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas agar pulih secara ekonomi pasca terdampak pandemi.

Hal tersebut disampaikan Angkie dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Wagub DIY) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X, Rabu (13/04/2022).

“Alhamdulillah Pemprov DI Yogyakarta menyambut positif untuk saling bersinergi bersama, yang pertama melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Dokumen kependudukan sebagai hak dasar bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses semua layanan publik dalam berbagai sektor, yaitu seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya. Dan yang kedua, memajukan UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, sehinga penyandang disabilitas sebagai salah satu langkah konkret dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha,” kata Angkie usai pertemuan.

Angkie menekankan, perwujudan ekonomi inklusif menjadi prioritas untuk didorong agar bisa diimplementasikan dengan cepat sesuai regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengatur Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN melalui ekosistemnya yang telah membantu mewujudkan ekonomi inklusif, khususnya untuk penyandang disabilitas. Sebagai salah satu langkah konkret, Gerakan Sinergi Indonesia Inklusi yang diinisiasi bentuk sinergi antara pihak pemerintah, swasta, organisasi, dan juga penyandang disabilitas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Melalui sinergitas ini juga diharapkan berbagai multisektor dapat saling mendukung penyandang disabilitas mampu mengoptimalkan kemampuannya,” ujarnya.

Angkie pun berharap melalui berbagai program yang diinisiasi oleh ekosistem BUMN mulai dari pelatihan call centre, pelatihan admnistrasi, hingga pelatihan kewirausahaan bisa memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, memberdayakan diri sendiri dan keluarga.

“Saya mengapresiasi atas inisiatif berbagai pelatihan, pemagangan, dan dukungan kewirausahaan yang dilakukan oleh ekosistem BUMN yakni Bank Mandiri dan Bank BRI yang dilakukan saat ini di Yogjakarta (bagi) sebanyak lebih dari 200 penyandang disabilitas. Ini diharapkan menjadi momen percontohan untuk beberapa multisektor dapat mewujudkan kemandirian disabilitas dalam sektor ekonomi sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan negara,” tandasnya. (red/rls)