Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) meninjau pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong untuk pekerja yang digelar perdana pada hari ini, Selasa (18/5/2021), di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari Kawasan tersebut Kepala Negara juga memantau pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan melalui konferensi video.
“Pagi hari ini saya mengunjungi PT. Unilever yang bersama-sama dengan 18 perusahaan telah memulai Vaksinasi Gotong Royong. Jadi perusahaan-perusahaan memberikan vaksinnya kepada seluruh manajemen, karyawan dan pekerjanya, diberikan dengan gratis oleh perusahaan,” ujar Presiden usai peninjauan.
Pelaksanaan vaksinasi dengan skema ini terselenggara atas kerja sama pihak swasta yang dipelopori oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan pemerintah terutama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KADIN dan seluruh perusahaan yang sudah terlibat dalam proses Vaksinasi Gotong Royong pada hari ini dan nanti hari-hari selanjutnya,” ujar Presiden.
Dengan dilaksanakannya vaksinasi kepada para pekerja ini, Kepala Negara berharap produktivitas di sektor industri dapat segera pulih kembali. “Kita harapkan terutama perusahaan, pabrik, industri semuanya bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali,” ujarnya.
Tak hanya itu, dengan adanya skema ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan 181,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
“Vaksin Gotong Royong pada tahapan pertama, kita telah mendapatkan 420 ribu [dosis] vaksin dan segera saya perintahkan untuk dilaksanakan di lapangan. Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak, sehingga proses Vaksinasi Gotong Royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan,” ujar Kepala Negara.
Melalui program vaksinasi yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat yang dilengkapi dengan program vaksinasi Gotong Royong, Presiden berharap cakupan vaksinasi dapat mencapai 70 juta penduduk pada bulan Agustus – September mendatang.
Dengan tingkat cakupan vaksinasi yang tinggi dibarengi dengan upaya penanganan pandemi yang terus dilakukan baik di sektor kesehatan maupun ekonomi diharapkan kurva kasus COVID-19 akan terus menurun. Perekonomian nasional yang pada kuartal I-2021 masih kontraksi minus 0,74 juga diharapkan akan mencapai nilai positif, sejalan tren pembaikan yang ditunjukkan pada kuartal I.
“Vaksinasi ini juga kita harapkan bisa memulihkan ekonomi kita. Dengan kerja keras kita semuanya, kita berharap kuartal yang kedua 2021 bulan April, Mei, dan Juni ini, [pertumbuhan ekonomi] kita sesuai dengan target, yaitu kurang lebih tujuh persen bisa kita capai, karena produksi di semua lini perusahaan, unit usaha semuanya bisa bergerak normal kembali,” tandas Presiden Jokowi.
Dalam peninjauan kali ini Kepala Negara antara lain didampingi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (rls)
Sport2 minggu agoJadwal BRI Super League 2026/27 Pekan Perdana 4-6 September 2026
Nasional2 minggu ago5 Calon Ketum PBNU 2026-2031 yang Akan Dipilih Ahwa: Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, Gus Salam, Gus Yahya, dan Gus Rozin
Nasional2 minggu agoProfil 5 Calon Ketua Umum PBNU 2026-2031 yang Akan Dipilih Ahwa: Gus Kikin, KH Zulfa Mustofa, Gus Salam, Gus Yahya, dan Gus Rozin
Nasional2 minggu agoRais Aam PBNU: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Kedudukannya di NU
Nasional2 minggu agoProfil KH Abdul Hakim Mahfudz “Gus Kikin” Cicit Pendiri NU Hadratussyekh KH M Hasyim Asy’ari
Sport2 minggu agoFerry Paulus Soroti Ranking Indonesia di Asia Turun Gegara Kegagalan Persib dan Dewa United?
Sport1 minggu agoJadwal BRI Super League 2026/27 Pekan 1 Lengkap
Nasional2 minggu agoKH Abdul Hakim Mahfudz “Gus Kikin” Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2026-2031












