Pembangunan pertanian harus dilaksanakan dalam skala ekonomi yang lebih luas. Ini dapat dilakukan dengan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/01/2021), di Istana Negara, Jakarta.

“Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, enggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatra Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan,” ujar Presiden.

Ditegasnya, pembangunan pada sektor pertanian ini tidak dapat dilakuan dengan cara-cara yang konvensional, rutinitas, dan monoton, melainkan dengan menerapkan teknologi pertanian.

Pembangunan pertanian dengan skala yang lebih luas dan  penerapan teknologi pertanian ini, imbuhnya, merupakan jawaban untuk meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal.

Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar pengembangan lumbung pangan yang sedang dilakukan di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah dapat diselesaikan tahun ini untuk kemudian dievaluasi dan dijadikan contoh untuk daerah lainnya.

“Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa. Ini akan jadi contoh nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh semua provinsi, sudah datang kopi saja, tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale,” tuturnya.

Pengembangan kawasan lumbung pangan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menekan impor komoditas pangan yang selama ini dilakukan.

Diungkapkan Kepala Negara, saat ini harga yang tidak kompetitif antara komoditas pangan lokal dengan komoditas impor membuat para petani berhenti menanam komoditas tersebut. Contohnya, kedelai dan bawang putih yang sebelumnya banyak ditanam oleh petani-petani dalam negeri.

“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing. Sehingga, sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya 1-2 hektare, 10 hektare (tapi) 100 ribu hektare, 300 ribu hektare, 500 ribu hektare, 1 juta hektare,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kebijakan di sektor pertanian, salah satunya adalah subsidi pupuk yang dinilai belum mampu berkontribusi signifikan pada peningkatan di sektor pertanian.

“Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada enggak benar di situ,” ujarnya. (sk/rls/fid)