Wahidin Halim merespons positif reaksi penolakan warga terhadap wacana wilayah Tangerang masuk Polda Banten. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai wilayah Tangerang idealnya masuk dalam Polda Metro Jaya, bukan Polda Banten.

”Saya memahami dan sependapat dengan aspirasi ini bahkan jauh-jauh hari saya sudah meneruskan hal ini kepada pihak-pihak terkait,” kata mantan Walikota Tangerang dua peride ini.

Wahidin Halim yang akrab dipanggil WH itu menambahkan, wilayah Tangerang sangat dekat dengan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi bila Kordinasi dan komunikasi ke Polda Banten yang lebih jauh, justru akan memperlambat komunikasi hukum.

Anggota DPR RI lainnya, Sukirman, juga menyarankan Mabes Polri harus benar-benar mempertimbangkan usulan warga dan membatalkan pengalihan Polresta Tangerang ke Polda Banten.

“Nantinya dikhawatirkan akan memburuk masalah penanganan hukum di kabupaten Tangerang yang memang wilayahnya sangat luas,” tandasnya.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Kota, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Tangerang Raya mengadu ke Komisi II DPR RI, soal wacana masuknya Tangerang Raya dalam wilayah hukum Polda Banten.

Kedatangan perwakilan masyarakat ke gedung wakil rakyat, diterima Wakil Ketua Komisi II, DPR Wahidin Halim yang didampingi sekitar 15 anggota komisi, Rabu (18/11/2015).

Solidaritas Masyarakat Tangerang Raya yang ikut beraudiensi terdiri dari perwakilan dari unsur tokoh masyarakat dan lebih dari 80 organisasi kemasyarakatan dan pemuda seperti pengurus MUI, KNPI, HMI, BEM, NU dan lainnya. (wan/fid)