Kabartangsel.com – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Maskur, mengatakan terkait dengan permohonan informasi yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinyatakan tidak sah. Hal ini disebabkan, karena surat permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan tandatangan dan stempel basah.
“Kalau tidak ada tanda tangan dan stempel basah dari lembaga pemohon siapa yang mau bertanggungjawab? Badan publik berhak untuk tidak menindaklanjuti surat permohonan tersebut,” kata Maskur, Rabu (13/9/2017).
Maskur mengimbau kepada lembaga yang mengajukan surat permohonan informasi kepada badan publik untuk melengkapi persyaratan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (af/fid)
Baca juga:
DPU Tangsel Tidak Sembarangan Berikan Informasi Publik
DPU Tangsel Tegaskan Pemohon Informasi Publik Harus Ikuti prosedur
Jika Tidak Penuhi Persyaratan, Badan Publik Berhak Menolak Permohonan Informasi
- Banten6 hari ago
Airin Rachmi Diany Gagas Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Wajah Baru Banten
- Politik6 hari ago
Pilkada 2024, KPU Tangsel Gelar Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di RSUP Sitanala
- Pemerintahan7 hari ago
Pilar Saga Ichsan Hadiri Malam Puncak HUT ke-79 RI di Graha Mas Serpong
- Pemerintahan7 hari ago
Pilar Saga Ichsan: Guru Madrasah Ujung Tombak Pendidikan Religius
- Pemerintahan5 hari ago
Pemkot Tangsel Lakukan Pelebaran Jalan Bhayangkara Serpong Utara
- Sport6 hari ago
Shin Tae-yong Matangkan Persiapan Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia
- Nasional1 hari ago
Dukungan Indonesia untuk Wabah Mpox di Afrika
- Banten4 hari ago
DPRD Banten Upayakan Kawal Aspirasi Massa Aksi AMPERA