Komunitas Lintas Iman Bentuk Sekretariat Bersama Aksi Iklim

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan nasional bersama lembaga filantropi memilih tidak sekadar menyuarakan kepedulian. Mereka mengambil langkah konkret dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Piagam Pembentukan Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman di Hermitage Hotel Jakarta, Minggu (27/7/2026).

Inisiatif yang difasilitasi oleh Yayasan Amanah Daya Nusantara tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun kolaborasi lintas agama untuk mendorong aksi nyata menghadapi krisis iklim. Sekretariat Bersama diharapkan menjadi ruang koordinasi berbagai organisasi keagamaan, lembaga filantropi, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat gerakan pelestarian lingkungan di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), tokoh umat Konghucu, serta berbagai lembaga filantropi Indonesia, termasuk Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amelia Fauzia, menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan nilai universal yang diajarkan oleh seluruh agama.

“Semua agama memiliki landasan normatif yang mengajarkan tanggung jawab manusia untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian bumi. Karena itu, Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman ini bukan sekadar ruang koordinasi antarlembaga, tetapi menjadi wujud aksi nyata bersama untuk menghadirkan bumi yang lebih lestari bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” ujar Prof. Amelia Fauzia.

Menurutnya, tantangan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi ataupun satu kelompok agama saja. Diperlukan kolaborasi yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan, filantropi, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik agar mampu melahirkan gerakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan juga diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas arah pengembangan Sekretariat Bersama. Para peserta mendiskusikan strategi penguatan kelembagaan, model kemitraan, mobilisasi sumber daya, komunikasi publik, hingga mekanisme keberlanjutan gerakan aksi iklim lintas iman.

Salah satu kelompok FGD secara khusus membahas strategi kemitraan dan pendanaan sebagai fondasi keberlangsungan Sekretariat Bersama. Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan kerja sama dengan lembaga filantropi, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pengembangan mekanisme pendanaan bersama yang transparan dan akuntabel.

FGD tersebut difasilitasi oleh Dr. Siti Napsiyah dari Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, keberhasilan gerakan aksi iklim akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kolaborasi yang setara dan saling memperkuat.

“Krisis iklim merupakan tantangan bersama yang melampaui batas agama, wilayah, maupun sektor. Karena itu, solusi yang dibangun juga harus bersifat kolaboratif. Organisasi keagamaan memiliki kekuatan moral, sementara lembaga filantropi memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika keduanya dipertemukan dalam satu ekosistem kolaborasi, maka aksi iklim akan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Siti Napsiyah.

Ia menambahkan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan hidup, tetapi juga persoalan kesejahteraan sosial. Kelompok miskin, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, nelayan, dan petani merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi dampak krisis iklim. Oleh karena itu, pendekatan filantropi dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam agenda aksi iklim nasional.

Pembentukan Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang mampu menghubungkan kekuatan moral agama, kapasitas lembaga filantropi, dukungan dunia akademik, serta komitmen pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui sekretariat ini, berbagai pihak berkomitmen mengembangkan program bersama, memperkuat edukasi publik, mendorong advokasi kebijakan, serta memperluas kemitraan strategis guna mempercepat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Di tengah tantangan krisis iklim yang semakin nyata, pembentukan Sekretariat Bersama menjadi pesan bahwa keberagaman Indonesia bukan sekadar identitas, melainkan modal sosial untuk menghadirkan solusi bersama. Ketika nilai-nilai agama bertemu dengan semangat filantropi dan kepentingan kemanusiaan, kolaborasi lintas iman diharapkan menjadi gerakan nyata untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama.