Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kiranya menggelar rapatnya jauh ke luar daerah.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan intruksi yang disampaikan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, agar pegawainya lebih banyak menggelar kegiatannya di dalam kota.

Pantauan wartawan di sejumlah SKPD, Selasa (16/10), sejumlah kantor banyak ditinggalkan pegawainya lantaran pergi dinas ke luar kota.

Alasannya, mulai dari kegiatan rapat koordinasi sampai dengan kenyamanan menyusun program. Salah satunya, Bagian Humas Pemkot Tangsel. Beberapa pejabatnya menggelar rapat koordinasi jauh ke kawasan Puncak, Bogor.

“Hari ini (kemarin) saya tidak ada tempat. Kami (humas) sedang menyiapkan beberapa agenda kegiatan dan menggelar rapat di luar kota,” kata Azhar Syamun, Kepala Bagian Humas Kota Tangsel, kemarin.

Meskipun begitu, tidak semua SKPD yang masih melakukan kegiatan rapatnya di luar kota. Masih di hari yang sama, kegiatan rapat dilakukan di salah satu gedung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel.

Salah satu agenda yang dibahas adalah persiapan hari ulang tahun (HUT) Kota Tangsel. “Kami sengaja kesini ada rapat persiapan HUT Tangsel,” kata Yudi, Sekretaris Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Tangsel.

Bersamaan dengan Yudi, sejumlah kepala dinas seperti Kepala Dinas Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tangsel Haerudin, Kepala BP2T Kota Tangsel Dadang Sofyan, dan sejumlah pimpinan SKPD lain juga nampak hadir di dalam rapat tersebut.

Masih adany SKPD yang menggelar rapat di luar kota dikrtisi Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel Heri Somantri. Menurutnya, di Kota Tangsel masih banyak tempat yang bisa digunakan hanya untuk sekedar rapat.

“Keinginan kami juga banyak rapat di dalam kota. Dan itu juga harusnya dilakukan oleh SKPD di Tangsel, untuk efesiensi dan penghematan anggaran,” sindirnya.

Sebelumnya, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengintruksikan agar SKPD banyak mengeglar rapat di dalam kota. Tujuannya, selain memudahkan koordinasi, juga untuk efesiensi dan meminimalisir pengeluaran langsung SKPD.

“Kebijakan Walikota ini sudah benar. Namun tidak efektif mana kala infastruktur bagunan untuk rapat saja minim. Ini juga harus jadi perhatian Walikota agar segera mengebut bangunan perkantoran yang memadai,” imbau Somantri.(kabar6)