H. Fahmi Hakim selaku Kordinator Komisi IV bersama Anggota Komisi IV H. Gembong R Sumedi, H. Juheni M Rois dan Teguh Ista’al didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Wawan Darmawan, serta perwakilan dari PLTU di Banten menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Peduli Banten (AMPB) membahas mengenai polusi udara yang sedang terjadi di Banten, Selasa (05/08/2023).

“Hari ini kita menerima audiensi dari AMPB yang mempertanyakan terkait kondisi lingkungan yang sedang mengemuka, salah satunya polusi udara,” ujar Gembong.

AMPB sendiri menyebut jika salah satu sumber pencemaran udara di Banten bersumber dari penggunaan batu bara yang dilakukan oleh PLTU di Banten.

Menanggapi hal itu, Fahmi Hakim meminta penjelasan terkait data perusahaan di Banten yang masih menggunakan energi batu bara sebagai sumber utama.

“Kami meminta kepada DLHK untuk langsung mengecek ke lapangan perusahaan mana saja yang masih menggunakan batu bara, berikut dengan kadar emisi yang dihasilkan perusahaan itu,” ujarnya.

Ditambahkan oleh H. Gembong yang mengatakan bahwa ia tidak ingin kualitas udara di Banten makin memburuk sebagai dampak dari aktivitas pembakaran batu bara, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

“DLHK harus bergerak, lakukan pengecekan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang menimbulkan emisi atau polusi berlebih. Jangan sampai masyarakat Banten menjadi korban dari pencemaran udara ini,” ucapnya.

Kepala DLHK Provinsi Banten mengungkapkan bahwa di Banten sedikitnya terdapat 46 perusahaan yang menggunakan energi batu bara, termasuk beberapa PLTU di Banten.

“Pemprov Banten sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi tingkat polusi udara, yakni dengan melakukan sistem Work From Home (WFH), melakukan uji emisi, mengimbau warga menggunakan masker kembali, dan memerintahkan kepada setiap perusahaan industri di Banten untuk menyiapkan ruang terbuka hijau,” tuturnya.