BPMPPKB Tangsel Dorong Keseteraan Gender Terus Meningkat

Grafik adanya kesetaraan gender di wilayah Provinsi Banten telah menunjukan hasil menggembirakan karena terus mengalami peningkatan. Hal ini ada baiknya terus ditingkatkan dan dipertahankan karena masih ada kesetaraan gender di tanah air, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan dan kelompok masyarakat lainnya.

“Sudah cukup bagus. Karena Kepala Daerah yang memimpin adalah wanita,” kata Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Ratu Dian Latifa dalam acara Seminar Pengarusutamaan Gender di WTC Matahari Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Rabu, 10 Desember 2013.

Menurut Latifa, Kepala Daerah di Banten kini bukan hanya di Tingkat Provinsi saja. Tapi juga sudah merambah ke Tingkat Kabupaten/Kota lainnya, termasuk di Kota Tangerang Selatan. Kesetaraan gender di Provinsi Banten menurutnya sudah cukup bagus. Dari 33 provinsi di Indonesia,  Banten ada diurutan ke delapan.

Namun, lanjut Latifa, pada level tatanan legislatif di wilayah Provinsi Banten belum mampu menunjukan banyak perubahan. Hal tersebut mempengaruhi kebijakan untuk menaikkan derajat perempuan. “Contohnya, di DPRD kota Tangsel hanya delapan yang jadi wakil rakyat dari 45 orang. Jumlah ini tidak bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan,” terangnya.

Melalui acara yang diprakarsai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan, menurutnya Latifa, salahsatu persoalan serius yang diungkapkan oleh para pengurus partai politik dalam hal keterwakilan perempuan, pada saat verifikasi faktual adalah minimnya ketersediaan perempuan yang berkualitas dan mumpuni. “Pendidikan politik pada perempuan masih minim. Tidak salah jika ada pembuatan aturan tidak sesuai dengan sifat perempuan. Karena memang yang buat Raperdanya laki-laki,” terangnya.

Sampai saat ini, kata dia perempuan masih merupakan kelompok marjinal yang secara historis selalu disisihkan dalam dunia politik dan proses-proses pengambilan keputusan publik.”Di sisi lain tingkat pengetahuan perempuan tentang politik sangat berkaitan erat dengan kesadaran politik perempuan,” katanya.

Di tempat sama, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Kota Tangerang Selatan, Listya, mengatakan kegiatan ini untuk menumbuhkan kesetaraan gender. Serta memimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya bagi kalangan perempuan di wilayah otonom termuda di Provinsi Banten ini.

Pasalnya, hingga medio Januari-Oktober pihaknya mencatat ada 40 korban KDRT.  “Dari jumlah itu, KDRT meliputi pencabulan, hingga pemerkosaan. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap KDRT dapat ditekan,” ujarnya.

Presiden Goverment Research Institute (GRI) – Sri Sundari, menguraikan kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.

“Sayangnya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap.  Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting,” urai Sundari.(ts-kt)