Ketua Umum BEM Unindra, Mukhlas membantah kabar dari beberapa situs yang mengatakan aksi mahasiswa dari kampusnya yang menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPR adalah dibayar. “Sejumlah media tersebut menuliskan itu tanpa konfirmasi ke kami terlebih dahulu. Sementara aksi unjuk rasa ini merupakan aksi murni yang digerakkan dari hati nurani,” ujar Ketua BEM Unindra, Mukhlas, Selasa (24/9).
“Saya akan menuntut secara hukum media-media yang mempublikasikan berita hoaks tersebut,” tegas Mukhlas.
=====
KATEGORI: Klarifikasi
=====
SUMBER: Media Daring
=====
NARASI:
1. “Sejumlah media tersebut menuliskan itu tanpa konfirmasi ke kami terlebih dahulu. Sementara aksi unjuk rasa ini merupakan aksi murni yang digerakkan dari hati nurani,” ujar Ketua BEM Unindra, Mukhlas, Selasa (24/9).
2. “Saya akan menuntut secara hukum media-media yang mempublikasikan berita hoaks tersebut,” tegas Mukhlas.
=====
PENJELASAN:


Aksi demonstrasi mahasiswa dihampiri kabar tak sedap. Kali ini Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) disebut dibayar dalam melakukan aksi menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPR.
Beberapa situs yang mengabarkan ini diantaranya, redaksikota.com dengan tajuk “Demo Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa UNINDRA Mengaku Dibayar” dan tribunrakyat.com dengan judul “Terbongkar! Ikut Aksi Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa UNINDRA Dapat Kucuran Dana.”
Pada judul artikel dari kedua website tersebut, tidak disebutkan secara terperinci siapa narasumber yang memberikan pernyataan itu. Dijelaskan dalam artikel tersebut, hanya inisial nama yakni AHM.
Menanggapi kabar itu, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra, Mukhlas menyatakan kabar tersebut tidak benar.
“Sejumlah media tersebut menuliskan itu tanpa konfirmasi ke kami terlebih dahulu. Sementara aksi unjuk rasa ini merupakan aksi murni yang digerakkan dari hati nurani,” ujar Mukhlas, Selasa (24/9).
Ia pun menegaskan, pemberitaan terkait kucuran dana tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. “Saya akan menuntut secara hukum media-media yang mempublikasikan berita hoaks tersebut,” tegas Mukhlas.
Diketahui seruan aksi tuntaskan reformasi gencar disuarakan pihak BEM sejak Senin (23/9/2019). Sekitar 1.500 mahasiswa Unindra sudah mengikuti aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 18 bus atau metro mini.
Kemudian, pada hari ini, Selasa (24/9/2019), Mukhlas menjelaskan jumlah massa semakin bertambah meskipun nama baik kampus mereka sedang tercoreng akibat pemberitaan miring.
Mukhlas juga mengatakan bahwa kemarin, ia membaca sejumlah media massa yang menjelaskan bahwa massa dari Unindra adalah massa bayaran.
Ribuan massa ini dijelaskannya diberitakan mendapatkan sejumlah uang untuk turun aksi.
Padahal menurut Mukhlas untuk persediaan logistik dan transportasi adalah dana personal dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti unjuk rasa.
=====
REFERENSI:
1. https://redaksikota.com/news/23/09/2019/55540/demo-tolak-revisi-uu-kpk-mahasiswa-unindra-mengaku-dibayar.php
2. https://tribunrakyat.com/13541/23/09/2019/terbongkar-ikut-aksi-tolak-revisi-uu-kpk-mahasiswa-unindra-dapat-kucuran-dana.html
3.https://jakarta.tribunnews.com/2019/09/24/bem-unindra-bantah-terima-sejumlah-dana-dari-aksi-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dpr-ri
https://web.facebook.com/groups/fafhh/permalink/984824998516702/
Tangerang7 hari agoKinanthi Trans Solusi Layanan Sewa Bus Pariwisata Tangerang untuk Mobilitas Massal yang Efisien
Sport6 hari agoVeda Ega Pratama Kena Hukuman Long Lap Penalty, Misi Berat Menanti di Moto3 Hungaria 2026
Nasional6 hari agoKementerian UMKM Terus Dorong Penguatan Kemitraan Global bagi Pelaku UMKM Indonesia
Sport6 hari agoHasil Kualifikasi, Veda Ega Pratama Start dari Posisi 9 di Moto3 Hungaria 2026
Nasional6 hari agoWamen UMKM Helvi Moraza Dorong Bali Jadi Pusat Wellness Dunia
Bisnis5 hari agoIKPP Tangerang 50 Tahun Berkarya, Perkuat Kontribusi Lingkungan dan Sosial melalui Rekam Jejak Penghargaan Berkelanjutan
Komunitas5 hari agoKONGRES 2026 Tandai Era Baru Kebangkitan Musik Reggae Lokal di Tangsel
Nasional4 hari agoPresiden Prabowo Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden











