• Faktanya, video yang disebarkan adalah rekaman kegiatan aksi mengawal putusan MK menolak revisi RUU Pilkada pada Agustus 2024 lalu.
• Unggahan yang membagikan video tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content).

Pada Jumat (6/6/2025) beredar unggahan video di X (arsip cadangan) oleh akun “Dina Natalia Lee” (@gustavssondhela)  yang berisi narasi:

“1. Partai Demokrat tidak

mendukung Pemakzulan Gibran

AHY ikut membela dan

meminta para jendral

untuk tidak meminta mengganti Gibran”

Advertisement

dengan menambahkan narasi:

“KETUM PARTAI DEMOKRAT PASANG BADAN BELA WAKIL PRESIDEN GIBRAN

ABAIKAN SAJA PAK KETUM, YANG MAU MEMAKZULKAN WAPRES HANYA GEROMBOLAN JENDERAL BAU TANAH

SUTIYOSO CS, AKI-AKI 7 MULUD SEPERTI MEREKA MEMANG LAGI LUCU-LUCUNYA  😁😁”

di unggahannya.

Per tangkapan layar dibuat ketika artikel ini disusun, unggahan tersebut  sudah dilihat 43.7 ribu kali, mendapatkan 186 jawaban, dibagikan ulang 83 kali, dan disukai oleh 272 pengguna X lainnya.

Pemeriksaan Fakta

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tool) InVID WeVerify yang memfragmentasi video ke dalam bentuk gambar/foto untuk mencari bingkai utama (Keyframe), yang kemudian digunakan untuk melakukan pencarian gambar (image search) menggunakan Google Lens.

Hasil pencarian mengarahkan ke beberapa sumber, salah satunya ke unggahan berjudul “[FULL] Kata AHY soal Putusan MK Terkait Pilpres 2024, Demokrat Siap Sukseskan Program Prabowo-Gibran” di YouTube oleh akun “KompasTV Pontianak” (@KompasTVPontianak).

Selain itu, pencarian menggunakan kata kunci “ahy selamat prabowo gibran” di Google Videos dan Google News menghasilkan sumber-sumber yang mengkoroborasi mendukung sumber di atas, yang menampilkan unggahan berupa video dan artikel dari sumber-sumber otoritatif .

Kesimpulan

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content), faktanya video yang disebarkan adalah AHY yang sedang mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran dan mengajak untuk rekonsiliasi setelah Pilpres 2024.