Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baru mencapai Rp 254 Miliar dari target di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp 350 Miliar.

Untuk itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Tangsel terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya peningkatan pendapatan di bidang tersebut. Seperti sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan di Aula Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat, Selasa (1/9).

“Pendapatan BPHTB hingga Agustus akhir mencapai Rp 254 Miliar dari target di murni sebesar Rp 350 miliar, sehingga kita terus melakukan sosialisasi untuk peningkatan pendapatan dari sektor tersebut,” ungkap Kepala Seksi pendataan dan penilaian pada PBB dan BPHTB Tangsel Burhanudin.

Lanjutnya, DPPKAD optimis untuk terus meningkatan pendapatan dari pajak tersebut. “Kita selalu optimis, karena setiap bulannya pendapatan dari BPHTB mengalami kenaikan, Januar capai Rp 5,9 Miliar, Februari capai Rp 29 Miliar, Maret capai Rp 30 Miliar, April capai Rp 48 miliar, Mei capai 32 miliar dan Juni capai Rp 47 miliar,”ungkapnya.

Peningkatan perolahan pajak BPHTB ini ditopang transaksi jual beli tanah dan bangunan yang sangat tinggi di Kota Tangsel dalam beberapa tahun belakangan ini, seiring tumbuhnya ekonomi di Kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan di BPHTB, kwalitas pelayanan pun terus ditingkatkan, transaksi pembayaran pun dilakukan melalui sistem online dan sms gateway.

Kepala DPPKAD Kota Tangsel Uus Kusnadi menjelaskan, sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan, terlebih dalam peningkatan pelayanan PBB dan BPHTB ini. Pegawai DPPKAD sudah dilatih sejak 2012 lalu. Mulai bekerjasama dengan diklat Dirjen Pajak, staf yang sudah magang di KPP Serpong, pelatihan aplikasi PBB, hingga disekolahkan. (tp/kts)