SERANG, – Panitia khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Banten melakukan rapat kerja (raker) pembahasan raperda usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Banten pada Kamis, (15/04/2021).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus Ir. H. Tubagus Luay Sofhani serta dihadiri oleh anggota Panitia Khusus H. Oong Syahroni dan Drs. H. Dahlan Hasyim, MH. Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Inspektorat dan Tim Biro Hukum.
Hasil rapat hari ini nantinya akan dibawa pada rapat paripurna mendatang. Pada tahapan rapat akhir ini, isi dan penulisan raperda yang menjadi catatan pada rapat sebelumnya sudah diperbaiki, diperjelas dan disempurnakan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Khusus Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Ir. H. Tubagus Luay Sofhani mengatakan, bahwa rapat hari ini dilakukan untuk membahas isi raperda yang krusial dan sudah dibahas serta diselesaikan.
“Pembahasan proses yang sudah hampir ke final, semi final kalau dalam permainan bola, jadi tahapan-tahapannya dari mulai pemaparan, narasumber, pembahasan dan sebagainya. Kemudian hari ini spesifik berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap krusial seperti apa itu PA (Pengguna Anggaran) dan bagaimana pendelegasiannya dan sebagainya, hari ini sudah dibahas semua dan mudah-mudahan rapat berikutnya sudah ada semacam finalisasi oleh kita, pleno, tetapi nanti kita rapatkan dulu dengan teman-teman kira-kira bagaimana tindaklanjutnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa pembahasan pada rapat ini sudah mendekati tahap akhir untuk dilanjutkan ke rapat paripurna. “Kalau substansinya iya pembahasan akhir, tetapi kembali lagi untuk tahap selanjutnya kepada teman-teman yang lain kalau secara jadwal, substansi sudah memenuhi, namanya pansus kita harus secara terbuka, masih ada rapat-rapat di internal, mungkin 1 sampai 2 kali lagi,” tuturnya.
Ia berharap, bahwa rancangan peraturan daerah usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah ini bisa menjadi peraturan daerah Provinsi Banten yang terlaksana dengan baik dan benar.
“Harapannya secara normatif, dapat berdaya dan berhasil guna, dan betul-betul bisa dilaksanakan. Serta Raperda ini juga dapat menjadi Perda pertama di Indonesia terkait keuangan daerah yang mengacu kepada PP dan Permendagri yang baru,” harapnya. (rls/red)
- Sport4 hari ago
Porprov VII Banten 2026, Hockey 5s Putra dan Putri Tangsel Sapu Bersih Dua Emas
Pemerintahan5 hari agoPorprov VII Banten 2026, Bulu Tangkis Beregu Putra Tangsel Taklukkan Kota Serang 5-0
Sport5 hari agoPorprov VII Banten 2026, Atlet Wushu Tangsel Raih 3 Emas
Serba-Serbi4 hari agoLogo HUT ke-18 Tangsel 2026: “Langkah Besar Sang Juara”
Politik4 hari agoSufmi Dasco Ahmad Pertimbangkan Langkah Hukum usai Namanya Kembali Dikaitkan dengan Judi Online, Doxing dan Intimidasi
Sport4 hari agoJadwal Lengkap BRI Super League 2026/27 Pekan ke-10, 20-22 November
Sport4 hari agoUpdate Perolehan Medali PORPROV VII Banten 18 November 2026: Tangsel Kokoh di Puncak Klasemen
Sport4 hari agoJadwal Lengkap Porprov VII Banten 2026 Kota Tangerang Selatan











