Nasional
Dugaan Kecurangan KPU Loloskan Partai Tertentu, Pandawa Nusantara Minta DKPP Bertindak Cepat
Satu komisioner KPU RI dan sepuluh komisioner KPU daerah diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diadukan atas dugaan melakukan kecurangan dalam proses verifikasi partai faktual demi meloloskan partai tertentu. Pengaduan ini dibuat oleh seorang anggota KPU daerah yang dirahasiakan identitasnya. Lewat kuasa hukumnya firma hukum AMAR dan Themis di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Sekjend DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara), Faisal Anwar menyayangkan isu yang menerpa KPU. Jika tudingan itu terbukti maka KPU telah melakukan tupoksi di luar koridor lembaganya. Hal ini sangat mengancam bagi pelaksanaan pemilu 2024 yang berintegritas, kemandirian, dan kredibelitas.
āDPP Pandawa Nusantara menyayangkan terhadap isu yang saat ini ramai diperbincangkan publik terkait dugaan kecurangan KPU RI dalam pelaksanaan tahapan verifikasi pendaftaran peserta pemilu 2024. Ini bisa menjadi cacat yang membekas di lembaga KPU yang semestinya berlaku berintegritas, kemandirian dan kredibelitas,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023)
Sekjend DPP Pandawa Nusantara, Faisal Anwar menambahkan, sebenarnya komisioner KPU setelah dilantik pada tahun 2022 sudah menunjukan kinerja baik bahkan pada tahapan pembukaan parpol peserta pemilu 2024, profesional lembaga ditunjukan secara jelas. Namun, hal itu tidak menjadi prestasi yang membanggakan dengan adanya isu ātsunami kecurangan” KPU.
DPP Pandawa Nusantara menilai DKPP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan melakukan penyidangan terhadap penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik seharunya mempunyai kejelasan dan kepastian waktu dari mulai laporan dilayangkan ke DKPP sampai dengan tahapan pengambilan keputusan.
āKami melihat DKPP sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap isu ini, hal ini menurut kami akan berpotensi mengganggu stabilitas kinerja KPU secara internal dan berpotensi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan menurun. Oleh karena itu, kami meminta kepada DKPP untuk bertindak dengan cepat dan mendalam untuk menangani persoalan ini,” lanjut Faisal.
Dalam kasus ini, DPP Pandawa Nusantara juga berharap kepada Komisi II DPR RI menggunakan fungsi konstitusionalnya dengan membentuk panitia kerja untuk mendapatkan keterangan dan pendalaman terhadap isu kecurangan KPU. Langkah ini merupakan solusi yang tepat mengingat tahapan pemilu 2024 sudah berjalan sekitar tujuh bulan.
āKita tidak ingin tahapan pemilu selanjutnya mengalami hambatan karena tersandera isu ini,” pungkasnya. (red)
- Pemerintahan5 hari ago
Pemkot Tangsel Luncurkan Calendar of Event 2025, Pilar Saga Ichsan: Pariwisata Makin Semarak
- Pemerintahan5 hari ago
Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMPN 19 Tangsel
- Banten6 hari ago
Gantikan Al Muktabar, Ucok Abdul Rauf Damenta Dilantik Menjadi Pj Gubernur BantenĀ
- Pemerintahan5 hari ago
Catatkan Prestasi Gemilang, Pemkot Tangsel Raih APBD Award 2024 dari Kemendagri Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi
- Banten5 hari ago
Wakil Ketua DPRD Banten Harap Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta Amanah Dalam Menjalani Tugas
- Nasional5 hari ago
Bangun Indonesia Melalui Pendidikan, Presiden Prabowo Subianto Temui Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar
- Nasional5 hari ago
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden El-Sisi Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral hingga Perdamaian Timur Tengah
- Nasional5 hari ago
Wapres Gibran Rakabuming Raka Harapkan Pemuda Katolik Jadi Penjaga Persatuan dan Motor Penggerak Pembangunan