Nasional
Dugaan Kecurangan KPU Loloskan Partai Tertentu, Pandawa Nusantara Minta DKPP Bertindak Cepat

Satu komisioner KPU RI dan sepuluh komisioner KPU daerah diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diadukan atas dugaan melakukan kecurangan dalam proses verifikasi partai faktual demi meloloskan partai tertentu. Pengaduan ini dibuat oleh seorang anggota KPU daerah yang dirahasiakan identitasnya. Lewat kuasa hukumnya firma hukum AMAR dan Themis di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Sekjend DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara), Faisal Anwar menyayangkan isu yang menerpa KPU. Jika tudingan itu terbukti maka KPU telah melakukan tupoksi di luar koridor lembaganya. Hal ini sangat mengancam bagi pelaksanaan pemilu 2024 yang berintegritas, kemandirian, dan kredibelitas.
“DPP Pandawa Nusantara menyayangkan terhadap isu yang saat ini ramai diperbincangkan publik terkait dugaan kecurangan KPU RI dalam pelaksanaan tahapan verifikasi pendaftaran peserta pemilu 2024. Ini bisa menjadi cacat yang membekas di lembaga KPU yang semestinya berlaku berintegritas, kemandirian dan kredibelitas,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023)
Sekjend DPP Pandawa Nusantara, Faisal Anwar menambahkan, sebenarnya komisioner KPU setelah dilantik pada tahun 2022 sudah menunjukan kinerja baik bahkan pada tahapan pembukaan parpol peserta pemilu 2024, profesional lembaga ditunjukan secara jelas. Namun, hal itu tidak menjadi prestasi yang membanggakan dengan adanya isu “tsunami kecurangan” KPU.
DPP Pandawa Nusantara menilai DKPP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan melakukan penyidangan terhadap penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik seharunya mempunyai kejelasan dan kepastian waktu dari mulai laporan dilayangkan ke DKPP sampai dengan tahapan pengambilan keputusan.
“Kami melihat DKPP sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap isu ini, hal ini menurut kami akan berpotensi mengganggu stabilitas kinerja KPU secara internal dan berpotensi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan menurun. Oleh karena itu, kami meminta kepada DKPP untuk bertindak dengan cepat dan mendalam untuk menangani persoalan ini,” lanjut Faisal.
Dalam kasus ini, DPP Pandawa Nusantara juga berharap kepada Komisi II DPR RI menggunakan fungsi konstitusionalnya dengan membentuk panitia kerja untuk mendapatkan keterangan dan pendalaman terhadap isu kecurangan KPU. Langkah ini merupakan solusi yang tepat mengingat tahapan pemilu 2024 sudah berjalan sekitar tujuh bulan.
“Kita tidak ingin tahapan pemilu selanjutnya mengalami hambatan karena tersandera isu ini,” pungkasnya. (red)
-
Nasional2 hari ago
Logo HUT RI ke-80 Kapan Rilis?
-
Nasional2 hari ago
Logo HUT RI ke-80 Resmi Akan Diluncurkan Hari Ini oleh Presiden Prabowo Subianto
-
Pemberitahuan2 hari ago
Dishub Tangsel Buka Pemilihan Mitra Sewa Lahan Parkir Kios Autopart BSD, Nilai Sewa Dasar Rp455.181.000 untuk Dua Tahun
-
Pemerintahan2 hari ago
Peringatan Hari Anak Nasional, DP3AP2KB Tangsel Ajak Ratusan Anak Nobar Film Jumbo
-
Pemerintahan2 hari ago
Festival Pencak Silat C-MORE Championship 2025 Kembali Digelar, Pilar Saga Ichsan: Warisan Budaya yang Harus Dijaga
-
Pemerintahan2 hari ago
Wujudkan Tangsel Unggul, Benyamin Davnie Tekankan ASN Tingkatkan Disiplin, Integritas dan Etika
-
Pemerintahan2 hari ago
Pilar Saga Ichsan: Tangsel Siap Gelar Porprov Banten 2026
-
Nasional1 hari ago
Pesta Rakyat Pernikahan Wakil Bupati Garut Berujung Maut, 3 Orang Meninggal Dunia dan 14 Pingsan