Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir pada laman Kementerian PUPR, Rabu (7/10).
Di Kalimantan, Kementerian PUPR secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 kilometer yang berada di tiga provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
“Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua. Tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 kilometer. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 kilometer dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 kilometer. Mudah-mudahan dua tahun ke depan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sampai Kalimantan Timur,” tutur Menteri PUPR.
Untuk jalan perbatasan NTT dan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 kilometer. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.
Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini sepanjang 1.098,24 kilometer juga terus dilaksanakan secara bertahap. Hingga akhir 2019 telah tembus sepanjang 919,16 kilometer atau menyisakan 179,08 kilometer. Dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua ini, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat untuk pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (rls/fid)
Tangsel4 minggu agoBenyamin Davnie Lepas Kontingen Sepak Bola Putri Tangsel ke Turnamen Internasional di Swedia
Pemerintahan4 minggu agoPemkot Tangsel Terima Reses DPRD Provinsi Banten, Bahas SPMB, Usulan Penambahan SMA Negeri hingga Pengendalian Banjir
Pemerintahan3 minggu agoDiskominfo Tangsel Bawa Semangat Kolaborasi Digital di Forum Komdigi APEKSI 2026
Pemerintahan3 minggu agoRakernas XVIII APEKSI 2026, Pilar Saga Ichsan: Forum Strategis Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Pemerintahan3 minggu agoPilar Saga Ichsan Tinjau Booth Paviliun Tangsel di APEKSI 2026
Tangerang Selatan4 minggu agoDara Swandana dan Aiman Rasyapradipta Rangkuti Wakili Tangsel di Youth City Changers APEKSI 2026
Pemerintahan4 minggu agoBenyamin Davnie: Pemkot Tangsel Dukung LANTIP Perkuat Program Kesehatan dan Pemberdayaan Lansia
Serba-Serbi2 minggu agoPerda Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023: Di Wilayah yang Sudah Terpasang Jaringan, Kewajiban Menggunakan Layanan PAM Mulai Berlaku














