“Mengawal Transparansi untuk APBD Berkualitas hingga Tuntas”

1. Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan memandang sangat penting untuk memastikan transparansi dalam proses penganggaran uang rakyat bahkan sejak tahap awal. Transparansi tersebut merupakan hak rakyat yang tidak boleh dikebiri, yaitu rakyat berhak tahu hendak dipakai untuk apa uang mereka. Maka PSI meminta rancangan anggaran hingga level komponen untuk segera diunggah di website resmi Pemkot.

Transparansi dalam proses pembahasan termasuk informasi publik di dalamnya sudah dijamin melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang kemudian diturunkan ke beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, hingga ke level teknis yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012.

2. Adalah sangat penting bagi PSI untuk memastikan kualitas APBD kota Tangsel, dimana setiap Rupiah uang rakyat diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat juga kemajuan kota Tangerang Selatan. Dengan proses pembahasan anggaran yang terkesan sangat terburu-buru dan dalam waktu yang terlalu singkat, Fraksi PSI sangat mengkhawatirkan kualitas dari hasil pembahasan anggaran tersebut.

Dokumen resmi terkait data anggaran, baru kami terima pada hari H yang membuat proses penyisiran TIDAK maksimal dan rapat pembahasan anggaran untuk satu tahun kedepan hanya dilakukan selama dua hari yang membuat kualitas hasil diskusi juga TIDAK maksimal.

4. Hal ini bahkan diperparah dengan ketidakhadiran salah satu Kepala OPD (Diskominfo) Tangsel saat pembahasan anggaran beberapa hari lalu, yang membuat diskusi dalam rapat anggaran jauh dari optimal.

5. Untuk itu, sehubungan dengan Rapat Badan Musyawarah yang akan kami hadiri, Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan akan dengan tegas meminta penundaan pengesahan APBD Kota Tangerang Selatan. Penundaan ini kami pandang sangat penting untuk memastikan bahwa penganggaran setiap Rupiah uang rakyat HARUS dibahas tuntas agar kemudian manfaatnya betul-betul dirasakan.