Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11) dini hari mengundang keprihatinan. Pasalnya, Kementerian yang lahir di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut untuk tujuan mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan.

“Tetapi memang godaannya banyak. Karena ini berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, apalagi berkaitan dengan proyek-proyek di kementerian. Kementerian itu kan lembaga yang sudah teknis,” kata Sonny Majid, dosen Universitas Pamulang, Jumat (21/11).

Sonny ingat bagaimana semangat Gus Dur melahirkan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP). Kala itu, Gus Dur sadar betul bahwa potensi kekayaan alam di Indonesia masih terfokus pada kegiatan eksploitasi sumber daya alam di daratan alias berorientasi darat, sementara Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki bentang laut yang sangat luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia.

“Gus Dur memahami peta tersebut, Gus Dur sadar betul bahwa kita memiliki sejarah panjang sebagai bangsa maritim. Gus Dur berhasil meletakkan kembali konsep dasar pembangunan berbasis kemaritiman,” jelasnya.

Ibarat kata, ketika itu, sangat tampak sekali Gus Dur ingin menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya reorientasi pembangunan yang juga diarahkan kepada sektor kelautan.

“Apalagi negara kita kan berposisi silang diapit dua benua dan dua samudera. Jadi posisinya sangat strategis sekali untuk perdagangan global. Perlu saya ingatkan, 40 persen perdagangan internasional melintasi laut Indonesia,” papar Sonny.

Selain reorientasi pembangunan yang ketika itu dominan pada sektor daratan, semangat Gus Dur mendirikan KKP juga adalah mendongkrak ekonomi masyarakat nelayan yang menurut Sonny, sejak dulu belum terangkat derajatnya dalam sisi kehidupan ekonomi.

Dulu, KKP dibentuk agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat nelayan dan pesisir yang selama ini terkesan ‘dimiskinkan’.

“Gus Dur mendorong agar nelayan-nelayan memiliki kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan laut yang kita miliki,” imbuhnya.

Sampai sekarang masyarakat nelayan masih sulit mengakses permodalan. Kemudian selalu kalah dalam tangkapan ikan, karena harus bersaing dengan kapal-kapal nelayan asing yang berkapasitas besar dan kerap melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Belum lagi kerusakan-kerusakan habitat laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang, tambah Sonny.

Gus Dur juga pernah menerbitkan Keppres yang menurutnya, sangat mendukung bidang kemaritiman, seperti Keppres No. 52 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional yang menerapkan tanggungjawab perdata untuk kerusakan akibat pencemaran minyak.

Adalagi Keppres No. 178 Tahun 1999 mengenai Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 di Indonesia. Terakhir penetapan Hari Nusantara setiap 13 Desember sebagai Hari Nasional, yang dikuatkan oleh Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden dengan menerbitkan Keppres No. 126 Tahun 2001.

Menindaklanjuti semangat Gus Dur, Megawati akhirnya meluncurkan program Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang disingkat Gerbang Mina Bahari. Kala itu Megawati menginginkan sektor kelautan menjadi leading sektor.

Di era Jokowi periode pertama, sebenarnya sudah sangat baik ketika punya visi Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia.” Untuk mewujudkan itu, KKP menjadi instrument paling penting, harus dikuatkan.

Jadi sepertinya, jika ingin KKP berjalan sesuai harapan, semangat pendirian yang dilakukan okeh Gus Dur perlu kembali dijadikan kontemplasi penguatan kembali fungsi atau peran KKP agar lebih strategis. Itu hanya dapat dilakukan oleh figur yang memahami semangat Gus Dur. (red)