Selain masalah politik, hukum, dan sosial, pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memamerkan hasil-hasil kerja pemerintahan yang dipimpinnya.

Presiden menyebutkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung, ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, dan inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Bahkan, inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir.

“Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8) siang.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga, lanjut Presiden, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Selain itu, untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu 9,82 persen pada Maret 2018.

“Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret 2018,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden juga menyampaikan, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga pada tahun 2014 menjadi 6 juta keluarga penerima manfaat di 2016, dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada  2018.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, sambung Presiden, telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa di 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri, menurut Presiden Jokowi, telah mencapai lebih dari 199 juta orang, dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius pemerintah, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Pemerintah bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389.

Tapi, Presiden menegaskan, bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera terwujud.

Ia menunjuk contoh, pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Langkah percepatan ini, yaitu membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, menurut Presiden Jokowi, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.

“Tahun lalu, target 5 juta sertifikat sudah tercapai dan pada tahun 2018, dan tahun 2019 yang ingin kita capai akan meningkat terus. 2018 7 juta, 2019 akan kita tingkatkan menjadi 9 juta sertifikat,” terang Presiden.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, lanjut Presiden, Pemerintah harus terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Ia menyebutkan, sampai 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare.

Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, menurut Presiden, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

Keberpihakan pada rakyat, lanjut Presiden, juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Selain itu, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam 4 tahun terakhir, Pemerintah juga terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen. Kemudian Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, dan menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

Adapun bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa Pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro, sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah.

Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Ditambahkan Presiden Jokowi, bahwa Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga, sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibandingkan saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa.

Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp187,65 triliun.

“Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan,” terang Presiden.

Disadari Presiden, pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan, selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Pemerintah, lanjut Presiden, mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial.  Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru didorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur.

“Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM,” terang Presiden.

Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur, diyakini Presiden Jokowi, bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal.

Presiden menunjuk contoh  tol laut yang terus dikuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi.

“Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional,” ungkap Presiden Jokowi.

Pemerintah juga terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat.  Sedangkan proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Sidrap di Sulawesi Selatan, akan terus dikerjakan di seluruh pelosok Tanah Air untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat.

Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2018 itu dihadiri oleh : Presiden RI ketiga BJ. Habibie, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, pimpinan dan anggota DPR-RI dan DPD-RI, juga para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan para duta besar negara sahabat. (sk/fid)