Kebijakan Bebas Pajak EV Dinilai Percepat Pertumbuhan SPKLU Swasta

Dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik, termasuk melalui pembebasan pajak daerah dan relaksasi kebijakan ganjil genap untuk kendaraan listrik, merupakan sinyal positif yang dapat mempercepat pertumbuhan investasi infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh swasta di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemilik SPKLU Swasta Indonesia (Aspelusi) Anthony Utomo.

Ditegaskan, langkah progresif dari pemerintah provinsi tidak hanya mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik di masyarakat, namun juga menciptakan kepastian pasar bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada infrastruktur pendukung mobilitas listrik nasional.

Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU.

“Hal ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat,” ujar Anthony yang juga menjabat Managing Director pengembang SPKLU swasta Utomo Charge+ di bawah bendera PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia.

Selama ini, menurutnya, tantangan utama investasi SPKLU bukan hanya pada aspek teknologi dan investasi awal, tetapi juga terkait kepastian utilisasi dan pertumbuhan populasi kendaraan listrik.

Dengan adanya kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik serta relaksasi aturan ganjil genap, maka daya tarik kepemilikan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) meningkat secara signifikan, terutama di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi.

Aspelusi menilai bahwa momentum ini perlu segera direspon dengan percepatan pembangunan jaringan charging station oleh sektor swasta secara lebih masif dan terdistribusi.

“Kami melihat ini bukan lagi sekadar bisnis charging station, tetapi bagian dari transformasi sistem energi dan mobilitas nasional,” jelas Anthony dalam keterangan pers, Rabu (6/5), di Jakarta.

Pihaknya menekankan, keterlibatan swasta sangat penting mengingat kebutuhan investasi infrastruktur EV di Indonesia akan sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.

Kolaborasi antara pemerintah, PLN, operator charging, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan fleet akan menjadi kunci percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Anthony juga menyampaikan bahwa tren elektrifikasi tidak hanya terjadi pada kendaraan pribadi, namun mulai bergerak ke sektor komersial dan logistik, termasuk ride-hailing, kendaraan operasional perusahaan, hingga truk listrik.

“Kami melihat Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung harus terus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan confidence yang tinggi,” jelasnya lagi.

Aspelusi berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus diperluas melalui kebijakan-kebijakan lain yang mendukung ekosistem EV, seperti kemudahan perizinan lokasi SPKLU, integrasi dengan kawasan publik dan transit, hingga insentif terhadap penggunaan energi bersih. ()