Lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tangsel sedang ramai isu yang beredar jika menjelang Pilkada Tangsel 2020, para ASN dan non ASN diminta untuk menyerahkan data diri dan alamat rumah.

Bahkan, muncul broadcast atau pesan berantai yang berisikan “Yth, seluruh Lurah/Sekel hasil rapat td camat, ibu wali, pak wakil dan opd terkait bahwa lurah/sekel segera melaporkan: a. data pegawai mulai dari lurah sekel kasi dan stap lengkap dengan ktp dan no.HP (ket. Ya.abu2.tdk)

2. Data RT & RW lengkap dgn ktp dan no.HP (ket. Ya.abu2.tdk)

3. Data Tokoh (ada Tomas, Toga, Topeng), dll lengkap dgn ktp & no.hp (ket. Ya.abu2.tdk)

4. bantu mencari kort tps hari Jum’at, 19 Juni 2020 di Kumpulkan lewat fdf. DUM terimakasih atas kerja samanya,” demikian isi pesan tersebut.

Salah seorang pegawai di salah satu OPD Tangsel yang enggan disebutkan namanya, mengaku memang beberapa hari lalu dimintai bagian umum untuk menyerahkan data diri.

“Tempo hari bagian umum minta, nama sama alamat aja. Enggak tau buat apaan,” ucapnya, Kamis (18/6).

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel Apendi saat ditanyai mengenai permintaan data tersebut hanya untuk mendata pegawai di Tangsel.

“Saya memang lagi mendata pegawai karena dengan tatanan baru, nantinya berapa staff yang masuk kantor dan siapa yang di rumah. Karena tidak semua pegawai masuk kantor, jadi saya harus tau berapa jumlah pegawai yang real baik PNS maupun non PNS,” jelas Apendi.

Ia juga menegaskan, pendataan tersebut tak ada hubungannya dengan Pilkada Tangsel 2020.

“Ya tidak ada pak, ini saya sedang mengatur agar pegawai saya terhindar dari Covid-19, semoga sehat semua termasuk temen-temen dan masyarakat Tangsel,” tutupnya. (rmb/kts)