Komisi V DPRD Banten melaksanakan rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten bertempat di Ruang Rapat Komisi V DPRD Banten, Selasa (30/07/2024).

Turut hadir dalam rapat ini, Ketua Komisi V Dr. Yeremia Mendrofa, Sekretaris Komisi V H. Dede Rohana Putra, anggota Komisi V Ade Hidayat, Heri Handoko, dan Hilmi Fuad.

Dalam bahasannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Aji Pramuji Astuti menerangkan berbagai realisasi program pada Tahun 2024 dan rencana pagu anggaran untuk Tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pagu indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD Tahun Anggaran 2025 didistribusikan untuk kebutuhan pada Dinas Kesehatan, RSUD Banten, RSUD Cilograng, RSUD Labuan, dan RSUD Malingping.

“Beberapa program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan diantaranya adalah pembangunan RSUD Cilograng, pengadaan obat, BMHP, penyediaan makanan dan minuman pasien, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana alat kesehatan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Heri Handoko menuturkan bahwa mutu pelayanan RSUD Banten perlu dioptimalkan karena rumah sakit tersebut merupakan pusat rujukan untuk beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Saya kira kita patut bangga RSUD Banten menjadi rumah sakit rujukan untuk lima kabupaten dan kota, saya harap pelayanannya dapat dioptimalkan kembali,” tuturnya.

Selaras dengan itu, Ketua Komisi V Dr. Yeremia Mendrofa juga menekankan bahwa program kerja di Tahun 2025 harus sebaik dan sebanyak mungkin ditujukan untuk masyarakat Provinsi Banten tanpa terkecuali, dan ia berharap program kerja tersebut dapat terealisasi dengan baik.

“Kami berharap program kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat terealisasi dengan baik di Tahun 2025, khususnya bagaimana mutu pelayanan dan juga sarana dan prasarana rumah sakit, termasuk RSUD Cilograng dan RSUD Labuan untuk segera dioperasionalkan,” ucapnya.