Program nasional Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas Koperasi Merah Putih dipastikan akan mencapai skala masif hingga 80 ribu desa dan kelurahan. Ketua Satgas yang juga Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa peluncuran awal akan dilakukan pada 19 Juli 2025, disusul puncak peresmian nasional pada 28 Oktober 2025.

“Pada tanggal 19 Juli nanti, kita targetkan 80 bupati dan sekitar 15 gubernur akan hadir secara luring. Mereka juga akan berdiskusi langsung secara daring dengan desa-desa binaan yang telah memiliki koperasi aktif,” ungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia mengonfirmasi bahwa saat ini telah berdiri 80 koperasi percontohan (mock-up) yang beroperasi sebagai model awal. Sementara itu, 67 ribu koperasi lainnya sudah eksis dan aktif menjalankan usaha, yang nantinya akan terintegrasi dalam program Koperasi Merah Putih.

“Bayangkan, dalam satu bulan, tim kami bisa bertemu dengan 83 ribu kepala desa untuk menyosialisasikan dan menyusun struktur usaha koperasi di tingkat desa. Ini bukan kerja kecil. Tapi karena gotong royong seluruh pihak, termasuk BUMN, ini bisa terlaksana,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, koperasi desa nantinya akan berperan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat, yang bisa menyelenggarakan berbagai usaha tanpa perlu izin tambahan. “Kopdes yang menjadi pangkalan gas, agen pupuk, sembako, apotek, bahkan logistik dan cold storage, tak perlu lagi mengurus izin usaha satu per satu. Legalitasnya satu pintu, langsung lewat kopdes,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kopdes juga akan menjadi distributor utama bagi warung-warung lokal di sekitarnya. “Harga jualnya akan sama dengan warung rakyat lainnya, tidak bersaing. Justru kopdes menjadi pemasok barang dengan harga terbaik, dari Bulog dan ID Food, ke jaringan warung kampung,” tambahnya.

Presiden RI, menurut Zulkifli, menyambut baik pemaparan program ini, yang tidak hanya menghidupkan koperasi, tetapi juga membangun struktur ekonomi desa yang kuat, permanen, dan langsung terhubung dengan sistem logistik nasional.

“Dengan adanya kopdes di setiap desa dan kelurahan, distribusi bantuan, operasi pasar, dan pengendalian harga bisa jauh lebih cepat, lebih akurat, dan tepat sasaran. Ini akan jadi tulang punggung logistik pangan nasional,” pungkasnya.