Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten seperti benang kusut yang sulit teruraikan. Bahkan kebrobokannya pun semakin menjadi – jadi dan selalu terulang kembali.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Ia menjelaskan manajemen PPDB di Banten sangat buruk dan semrawut. Sejumlah kendala terjadi di berbagai daerah. Masyarakat tidak terlayani dengan baik.

“Pemerintah di Banten ini sangat abai dan tidak peduli dengan warganya. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran,” ujar Jandi.

Seperti yang terjadi pada Kamis (21/6/2018) awal pembukaan PPDB di Banten, situasi tampak berantakan. Sistem mengalami error dan membuat warga panik.

“Ini persiapannya belum matang. Tidak dilakukan simulasi yang serius sehingga menjadi kacau seperti ini,” ucapnya.

Sistem server pada PPDB di Banten pada Jumat (22/6) kemarin mulai membaik. Namun masih saja sekelumit masalah muncul.

“Masih ada kesulitan yang daftar. Dan yang berhasil daftar harus antre membludak di sekolah – sekolah untuk pemberkasan. Jelas ini membuat masyarakat tidak dilayani dengan baik. Banyak warga yang stres dan panik,” kata Jandi.

Ia mengimbau kepada publik agar bersikap tenang dalam menghadapi persoalan ini. Menurutnya kesalahan terjadi bukan pada warga.

“Yang salah ini Pemerintahan Provinsi Banten. Harus segera masalah ini ditindak lanjuti. Masyarakat khususnya para orangtua murid dimohon untuk tenang,” ungkapnya.

Jandi berharap agar kekusutan PPDB online di Banten tidak terulang kembali seperti dari tahun – tahun sebelumnya. Sebaiknya pemerintah berintropeksi serta belajar dari kejadian ini.

“Besok saya ke Provinsi Banten dan menanyakan langsung mengenai manajemen PPDB. Troble PPDB online di Banten saat ini ada di Kominfo dan Inspektorat. Saya menyarakan agar dikembalikam lagi manajemennya ke Dinas Pendidikan Pemprov Banten pada tahun 2018 ini, karena Dinas Pendidikan pegang data dan paham betul dengan situasi di lapangan,” papar Jandi.(plp)