Tri Rismaharini resmi dilantik menjadi Menteri Sosial, Rabu (23/12/2020), di Istana Negara Jakarta.

Dalam keterangan persnya usai pelantikan, Risma mengakui dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno saat sedang webinar.

“Saya dihubungi Pak Mensesneg hari Senin siang sekitar jam 3 karena saat itu saya sedang webinar hari itu. Selasa pagi saya sudah di Jakarta dan kemudian langsung pertemuan jam 3,” ujarnya.

Risma menyampaikan, Presiden Joko Widodo memintanya untuk segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) pada awal tahun 2021 agar dapat menggerakkan ekonomi nasional.

“Kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari 2021 (bantuan sosial) bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi bansos tersebut, Risma menegaskan perlunya perbaikan data penerima. Untuk itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data tersebut.

“Itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang kita akan lakukan semuanya dengan transparan dan tidak ada lagi tunai (cash) dalam bentuk apapun,” ujar Mensos.

Ke depannya, Risma berencana semua transaksi penyaluran bansos akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan masukan dari daerah sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera dilakukan dan efektivitas akan bisa tercapai.

Lebih lanjut Mensos menjelaskan bahwa fokus selanjutnya adalah program pemberdayaan masyarakat agar bansos yang diberikan mempunyai implikasi atau dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak bisa sendiri tentunya, kami akan menggandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah perguruan tinggi, dan perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya,” terangnya.

Selain itu, Mensos juga akan melakukan antisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

“Sesuai dengan ramalan BMKG setelah La Nina (curah hujan yang tinggi) maka akan ada El Nino, di mana kemarau ini sangat tinggi, tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian ataupun yang lain. Sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan,” pungkas Risma. (sk/red)