Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) selesai menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025, yang digelar di Wilayah Serpong pada Kamis (28/04/2024).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie yang hadir bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan dan Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo, menyampaikan beberapa hal terkait prioritas pembangunan Pemkot Tangsel di tahun 2025.

“Arah kebijakan RKPD Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas Tangsel unggul, inovatif dan layak huni,” ucapnya.

Dimana prioritas pembangunan RKPD tersebut, pertama peningkatan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas rencana aksinya ada 13. Kedua, mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif dengan prioritas rencana aksi sebanyak 10.

“Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan dengan prioritas rencana aksinya ada kurang lebih 14 rencana aksi. Kemudian, peningkatan konektivitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan dengan prioritas rencana aksi sebanyak 17,” terangnya.

Sementara itu usulan dari masyarakat yang sifatnya bottom-up dalam RKPD 2025 yakni usulan dari reses DPRD Kota Tangerang Selatan sebanyak 950 usulan. Kedua, usulan yang berasal dari Musrenbang kelurahan sebanyak 1.032 usulan. Ketiga, usulan dari Musrenbang tingkat kecamatan sebanyak 139 usulan” jelasnya.

Benyamin menjelaskan untuk menekan angka kemiskinan ada 3 langkah yang dilakukan. Pertama, beban pengeluaran kehidupan masyarakat sebagiannya ditanggung oleh pemerintah, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain sebagainya.

“Kedua, peningkatan pendapatan memperkuat daya belinya dengan melatih keterampilan yang nanti menghasilkan lahan pekerjaan bagi mereka, dan pengurangan secara komunal, kantong-kantong kumuh melalui program Kotaku, kota tanpa kumuh,” kata Benyamin.

Sementara itu kalau soal transportasi, kajian sedang dilakukan agar terkoneksi. Karena di Tangerang Selatan, terdiri dari jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional. Oleh karenanya, keterlibatan stakeholder holder di tingkat atas menjadi sangat penting.

“Baik transportasi darat dalam bentuk jalan maupun transportasi yang berbasiskan rel,” tutupnya. (fid)