Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tangerang Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun anggaran 2014 dalam sidang paripurna di gedung DPRD menuai kritik tajam dari seluruh fraksi.

Mayoritas fraksi memberikan catatan terhadap nota keuangan Pemkot Tangsel dan meminta detil alokasi penambahan anggaran sebesar Rp 203 Miliar, karena penggunaannya tak terperinci. Tak terkecuali seluruh fraksi juga menyoroti potensi sisa anggaran (Silpa) yang dikhawatirkan tak terserap untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pandangan fraksi-fraksi atas nota keuangan tersebut di Gedung DPRD kemarin, (15/10), Siti Chadijah ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Pemkot Tangsel agar transparan dan teliti dalam penggunaan anggaran perubahan.

“Kami mengingatkan kembali dalam pandangan fraksi kami, agar Pemkot Tangsel benar-benar teliti dalam penggunaan anggaran perubahan dan dalam realisasinya bisa tepat sasaran,” ujar Chadijah.

Lanjutnya potensi sisa anggaran itu bisa disebabkan minimnya waktu realisasi penggunaan anggaran oleh Pemkot. “Karena hanya waktu tiga bulan, bisa saja terjadi SILPA yang cukup signifikan,” ujarnya.

Selepas rapat paripurna Chadijah ketika menjawab wartawan, melihat dari tahun ke tahun sisa anggaran ini belum dituntaskan. Akibatnya banyak belanja langsung untuk infrastruktur dan penambahan aset untuk kepentingan masyarakat tidak berjalan optimal. “Kalau angka pastinya atau persentasenya belum bisa dikatakan berapa, namun yang kita ketahui beberapa tahun ini tren SILPA sering terjadi di Tangsel,” ujarnya.

Chadijah mengingatkan Pemkot Tangsel dalam mengajukan anggaran haruslah transparan dan akuntabel dalam penggunaan. “Agar masyarakat benar-benar bisa merasakan anggaran itu,” tuturnya. (tp/to/kt)