Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan bekerja dari rumah dan juga beribadah di rumah. Ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali,” tutur Presiden pada bagian lain pengantar saat memimpin Rapat Kabinet melalui daring, Senin (16/03/2020).
Menurut Kepala Negara, menjaga jarak itu penting sekali, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan Virus Korona (Covid-19). Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kembali bahwa saat ini berada pada situasi yang berbeda dan tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan bahwa yang paling penting sekarang ini Menteri harus berani meng-hold atau menahan anggaran-anggaran dari program-program yang ada sehingga dapat diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, dan usaha kecil.
“Sehingga angaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tuturnya.
Ajak Semua Pihak Edukasi Masyarakat
Presiden juga mengajak semua pihak terkait untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi wabah pandemik Virus Korona (Covid-19). “Saya mengajak kita semuanya untuk yang berkaitan dengan program-program yang ada agar dalam rangka mengedukasi masyarakat semuanya diarahkan agar berkaitan, bisa berkaitan dengan yang ada hubungannya dengan korona-19,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengakui bahwa saat ini berada pada situasi yang tidak biasa dan berbeda, baik karena yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi maupun pandemik Covid-19. Inilah, menurut Presiden, yang sangat penting untuk disampaikan yang berkaitan dengan kesehatan dan Covid-19.
Sebagai contoh, Presiden meminta kepada Mendagri fokus memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota agar hati-hati dalam membuat policy, tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan policy-nya bisa tepat sasaran. “Sehingga bisa mengurangi pergerakan, mengurangi pertemuan-pertemuan, mengurangi meeting sehingga ini akan bisa mengurangi dampak dari Covid-19,” Presiden menjelaskan.
Kepada Mendikbud, Presiden juga berpesan yang berkaitan dengan sekolah. “Tolong dilihat bahwa setiap daerah memiliki kekhususan sendiri, sehingga keputusan meliburkan sekolah itu betul-betul harus dihitung betul,” ujarnya.
Kalau memang sudah diperlukan, Presiden mempersilakan untuk meliburkan sekolah, tetapi yang paling penting memang bagaimana harus memulai belajar dari rumah, kalau kebijakan tersebut dilaksanakan. (rls)
Pemerintahan6 hari agoPemkot Tangsel Hadirkan Tangsel One, Akses Layanan Kini Cukup Lewat WhatsApp Berbasis AI
Bisnis6 hari agoPT Nusantara Infrastructure Group Gelar Program “She Drives Change” di Tol BSD
Pemerintahan7 hari agoPilar Saga Ichsan: Pemkot Tangsel Siapkan Normalisasi Drainase Hingga Penataan Kawasan Melati Mas
Nasional5 hari agoAnggaran Rapat Daring BGN Capai Rp5,7 Miliar Selama April–Desember 2026
Nasional5 hari agoKepala BGN Dadan Hindayana: 19.000 Ekor Sapi untuk Program MBG hanya Pengandaian
Nasional5 hari agoProgram MBG Diklaim Jangkau 61,9 Juta Penerima dan Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja
Nasional5 hari agoLamiPak Indonesia Raih Penghargaan Ajang Global CSR & ESG Summit & Awards 2026™ ke-18 di Bangkok
Jabodetabek5 hari agoTari Kreasi Tradisional Indonesia 2026 Sukses Digelar Meriah di Kebayoran Park Mall











