Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus disederhanakan.

”Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja,” tutur Presiden saat memberikan sambutan pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/8), di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Menurut Presiden, hal inilah yang sejak awal disampaikan dan tidak diinginkan. ”Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita,” kata Presiden.

Reformasi birokrasi yang terkait dengan perizinan dan tata niaga, menurut Presiden, harus memperoleh perhatian khusus. Ia menyampaikan sebagaimana Ketua KPK telah laporkan secara khusus sudah masuk dalam program KPK.

”Yang berkepentingan terhadap perizinan itu bukan hanya pelaku usaha besar, sekali lagi yang berurusan dengan perizinan itu bukan hanya pelaku besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta, yang menjadi penopang utama perekonomian nasional kita,” ungkap Presiden.

Yang menjadi korban akhir dari tata niaga tidak sehat itu, menurut Presiden, adalah rakyat. ”Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden minta tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pemberi rente harus dirombak. ”Apalagi tata niaga yang menyangkut pondasi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi,” jelasnya.

Kepala Negara mengajak semua secara bersama untuk membenahi hal ini, regulasinya diperbaiki, tata kerja birokrasi disederhanakan dan ditransparansikan serta pemanfaatan teknologi informasi, digitalisasi yang mudah diakses rakyat harus terus dikembangkan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD dan Seskab Pramono Anung. (rls/fid)