Wakil Gubernur Banten Rano Karno, berkeinginan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten dilelang. Tujuannya agar seluruh pejabat eseslon II yang memenuhi persyaratan menempati posisi itu mendapatkan kesempatan yang sama.

Keinginan itu muncul setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menandatangani persetujuan permohonan pensiun Sekda Banten Muhadi. Rano berharap sebelum Muhadi resmi pensiun pada 1 September mendatang, proses lelang jabatan Sekda sudah dilakukan. “Pembahasan (pergantian Muhadi, red) belum terlalu mendalam,” kata Rano saat ditemui diacara Bhakti Sosial Dinkes di Kampung Pengapuran Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, Rabu (12/2).

Rano berdalih proses secara terbuka dalam lelang jabatan Sekda dimaksudkan untuk keterbukaan publik. “Kalau saya sih inginnya terbuka. Terbuka saja, pergantian jabatan itu kan proses biasa,” ungkapnya.

Meski berkeinginan pengganti Muhadi nantianya dari hasil lelang, namun semuanya masih tergantung dari kebijakan Gubernur. “Kalau memang Ibu Gubernur setuju lelang untuk calon Sekda Banten, itu sangat bagus. Tapi sekali lagi saya bukan penentu,” terangnya.

Sejauh ini Rano mengaku belum ada komunikasi dengan Gubernur yang masih berada di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, sehingga belum ada pembicaraan secara langsung dan menentukan siapa saja yang layak untuk menempati posisi jabatan Sekda Banten menggantikan Muhadi.

Salah seorang tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Asda III Pemprov Banten, M Yanuar, ketika disinggung mengenai pergantian Muhadi, tidak berkomentar banyak. Menurut dia, pergantian jabatan eselon I di lingkungan provinsi perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya tidak mau komentar soal itu (pengganti Muhadi). Kalau soal jabatan eselon I, fit and proper test-nya di Kementerian,” jelasnya. (SN/kt)