Nasional — Berdasarkan data dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagaimana disampaikan, hingga Kamis (14/9) kemarin, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, jumlah kekayaan yang sudah di-declare para wajib pajak yang memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini telah menembus angka Rp 500 triliun, sementara nilai tebusan sudah mencapai Rp19,4 triliun.

“Kalau awal-awalnya ada pesimisme, sekarang ini saya melihat, saya mendengarkan setiap saya ketemu dengan pelaku dunia usaha, saya tanya sama mereka, menggunakan enggak, memanfaatkan enggak tax amnesty ini. Mereka semua menyatakan, bahwa akan memanfaatkan ini. Sebab kalau tidak, ini tidak akan datang lagi,” kata Pramono dalam keterangannya kepada kabartangsel.com, Jum’at (16/9).

Dengan demikian, lanjut Seskab, angka Rp 165 triliun yang menjadi target pemerintah sebagaimana tertuang dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 menjadi semacam benchmark kita. Tetapi Seskab menegaskan, bagi pemerintah terutama Presiden yang memimpin langsung sosialisasi tax amnesty di beberapa kota, yang paling utama adalah tax base-nya itu pasti akan menjadi semakin luas.

Yang kedua, menurut Seskab, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak sekarang meningkat luar biasa. Orang mulai mempunyai kesadaran.

Namun Seskab menegaskan, bahwa tax amnesty ini adalah hak bukan kewajiban. Ia menjelaskan, sebenarnya esensi dasar dari tax amnesty ini bukan menyasar yang kecil-kecil, karena yang diutamakan dalam tax amnesty ini adalah orang-orang, para pelaku besar yang memarkir dananya di luar supaya mereka menggunakan ini, baik deklarasi maupun repatriasi.

“Saya melihat dari angka yang sekarang ini kurang lebih Rp 500 triliun, sebagian besar adalah dari dunia usaha, karena memang merekalah yang mempunyai  modal yang cukup besar atau uang yang cukup besar,” papar Pramono.

Dunia Mengapresiasi

Sebelumnya Seskab Pramono Anung mengemukakan, saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Hangzhou, RRT, dan KTT ASEAN, di Vientianne, Laos, awal bulan September ini, dirinya menyaksikan hampir semua negara memberikan pujian atas reformasi yang dilakukan.

“Bahkan, secara khusus Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menyebut Presiden Jokowi telah memberikan apresiasi atas  perubahan kebijakan, sampai dengan 13 kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah,” jelas Pramono.

Seskab menilai hal itu menunjukkan sinyal yang positif sebenarnya bagi dunia bahwa negara lain memberikan perhatian secara khusus terhadap hal tersebut. Bahkan di KTT Laos, Presiden Obama juga menyampaikan kurang lebih apresiasi terhadap reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang kebijakan ekonomi.

Dalam ekonomi yang melambat sekarang ini, menurut Seskab, Indonesia dianggap masih memiliki pertumbuhan yang sangat baik. Di G-20 kita nomor 3 setelah China dan  India. “Kita itu kalau di luar negeri dipuja-puji pertumbuhan ekonomi bagus, konsolidasi politiknya berjalan dengan baik, tetapi di dalam negeri begitu pulang buka sosial media, waduh, kaya negara ini mau runtuh kadang-kadang,” ujarnya.

Padahal, lanjut Seskab, kita ini katakanlah secara politik, ekonomi, demokrasi, sosial, budaya, hampir semuanya terkonsolidasi dengan baik. Yang dulu diperkirakan ini akan begini ternyata misalnya Pilkada serempak, 259, alhamdulillah berjalan dengan baik.

Menurut Seskab, dunia melihat kita itu sudah potret demokrasi  yang dewasa. Ia mengemukakan, tidak ada demokrasi di dunia ini seperti kita, semuanya pemilihan sampai kepala desa pun pemilihan.

“Amerika yang sudah 200 tahun tidak sebenarnya se-liberal kita menerapkan demokrasi. Semuanya pemilihan, DPR, DPRD, DPRD tingkat 2, DPD, Bupati, wali kota, gubernur semuanya rakyat langsung memilih sekarang ini. Ternyata alhamdulillah tidak ada sesuatu yang kemudian membuat robek atau luka negara kesatuan kita. Kita masih sangat solid, dunia sangat mengakui, dan kita sekarang ini menjadi negara dengan priority investasi yang cukup tinggi,” terang Pramono. (rls/fid)