Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sekarang ini hampir 4 tahun moratorium CPNS dan kita berharap bahwa ini segera dibuka karena banyak pegawai negeri sipil yang pensiun, contohnya untuk guru dan lain-lainnya,” tutur Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany usai bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7).

Menanggapi usulan tersebut, ungkap Airin, Presiden Jokowi menekankan agar para kepala daerah melihat kembali formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing.

“Karena setelah dibuka, di seluruh Indonesia lebih banyak (formasi) PNS yang sifatnya administratif bukan yang sifatnya teknis padahal di bawah kan dibutuhkannya kayak dokter, perawat, terus misalnya untuk insinyur, dan lainnya dalam rangka proses pembangunan,” kata Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut.

Selain moratorium CPNS, ungkap Airin, pada pertemuan ini para wali kota juga meminta penyelesaian persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2).

“Insyaallah Pak Presiden berjanji akan menyelesaikan ini, tetapi tetap harus ada tes karena untuk melihat kualifikasi dari teman-teman kategori 2,” kata Airin seraya mengungkapkan bahwa tenaga K2 di daerah banyak yang sudah senior.

Pemerintah daerah pun, lanjut Airin, akan berupaya untuk mendorong tenaga honorer yang sudah memiliki persyaratan kategori 2 agar bisa lulus tes tersebut. 

“(Mendorong) bagaimana mereka harus bisa maksimal dalam berusaha sehingga mereka bisa lulus ujian,” tambah Airin.

Selain persoalan CPNS dan tenaga honorer K2, para wali kota juga mengomunikasikan sejumlah persoalan lain yang terjadi di daerah masing-masing yang perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat, juga dengan provinsi dan kabupaten/kota. 

“Contohnya tadi dari Subulussalam yang belum ada Polres, padahal Dandim/Kodimnya sudah ada semuanya,” kata Airin.

Wali Kota Ternate, sebagaimana disampaikan Airin, dalam pertemuan tersebut meminta masukan Presiden Jokowi terkait potensi kota tersebut sebagai kota pusaka.

“Bagaimana cara untuk meningkatkan itu semuanya, untuk bisa terus didorong dengan pendampingan dana APBD maupun juga APBN,” kata Wali Kota Tangsel. 

Sementara Wali Kota Pare-pare, kisah Airin, menceritakan tentang pembentukan perguruan tinggi Institut Teknologi Habibie yang sampai hari ini izin operasionalnya masih belum keluar. 

“Tadi Pak Presiden berjanji untuk melihat kenapa persoalan ini, mungkin ada hal-hal yang belum terpenuhi di daerah,” tutur Airin. (sk/fid)