Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong petani dan nelayan untuk berkelompok dan membentuk badan usaha atau korporasi guna meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan transformasi ekonomi. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas melalui video konferensi mengenai Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi. Sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya,” kata Presiden.

Saat ini, lanjutnya, implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan dengan optimal di lapangan. “Memang saya melihat ada kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan tapi belum terbangun sebuah model bisnis yang memiliki ekosistem yang bisa di-link-kan/disambungkan mungkin dengan BUMN atau mungkin dengan swasta besar,” kata Presiden.

Presiden juga meminta agar pola pikir di sektor ini diubah, tidak hanya semata-mata fokus pada on farm tapi bergerak pada off farm, dengan cara membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen.

Untuk mewujudkan korporasi petani dan nelayan ini, dalam pengantar Ratas tersebut Presiden memberikan tiga arahan.

Pertama, ia memerintahkan jajarannya untuk fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai benar-benar terimplementasi dengan baik. Model ini kemudian akan dijadikan benchmarking yang bisa dicontoh dan dikopi oleh kelompok tani dan nelayan maupun provinsi lain.

“Belajar dari pengalaman, saya yakin akan banyak kelompok tani (dan) kelompok nelayan lainnya mau mengkopi, mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi nelayan atau korporasi petani yang dilihat berhasil dan bisa menyejahterakan,” kata Kepala Negara.

Kedua, Presiden meminta agar BUMN, BUMD, dan pihak swasta agar berperan sebagai pendamping kelompok petani dan nelayan tersebut hingga terbentuk model bisnis yang benar-benar berjalan, bukan hanya sebagai off-taker. Ekosistem proses bisnis harus dibangun dan disambungkan dengan sistem perbankan dan inovator teknologi, dibarengi dengan pembenahan di sisi manajemen. “Termasuk tentu saja intervensi dalam pengolahan hasil panen; mulai packaging, branding, sampai tentu saja strategi pemasaran,” tegas Jokowi.

Terakhir, Presiden mengarahkan agar penguatan ekosistem bisnis ini dilakukan secara terpadu. “Saya minta Kementerian dan Lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan korporasi nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” ujarnya.

Dalam pengantarnya, Presiden juga mengungkapkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah mengalami perlambatan.

“Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24 persen dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya, sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan,” kata Kepala Negara. (rls/fid)