Kabartangsel.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa, kemarin sore (10/2). Salah satu uneg-uneg yang disampaikan Risma kepada Khofifah adalah soal pengelolaan SMA dan SMK yang saat ini menjadi wewenang Pemprov Jatim. Dampak dari kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya tidak bisa mengambil langkah apapun.

Risma berharap, pemkot bisa kembali mengelola SMA dan SMK. Kendati dia sadar bahwa keputusan tetap berada di tangan pemprov. Artinya, dia tinggal menunggu apa yang menjadi keputusan Khofifah usai dilantik nanti.

“Nah, tinggal bagaimana policy-nya gubernur nanti (Khofifah, Red) seperti apa. Pokoknya terserah gubernur,” ucap Risma saat ditemui wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (11/2).

Undang-undang menyatakan bahwa pengelolaan SMA dan SMK memang merupakan kewenangan Pemprov. Kecuali, pemprov sendiri yang menyerahkan kepada pemkot.

“Kalau bisa, ya dari dahulu kami serahkan. Kami juga nggak kepingin anak Suroboyo dadi nggak karuan karena nggak bisa sekolah,” kata Risma menirukan obrolannya dengan Khofifah, kemarin (10/2).

Risma mengatakan bahwa Khofifah menjanjikan pembicaraan lebih lanjut terkait hal itu. Setelah Khofifah dilantik Rabu lusa (13/2), akan ada tim pemkot dan pemprov yang membicarakan kebijakan tersebut.

Risma mengaku sudah mendapat sinyal bagus dari Khofifah. Meski, pemkot perlu menganggarkan dana Rp 600 miliar jika ingin mengelola SMA dan SMK. Risma pun memberi lampu hijau jika kemungkinan Khofifah akan merestui pengalihan pengelolaan SMA dan SMK tersebut.

“Tapi sepertinya, ibunya (Khofifah) setuju. (Anggaran) bukan hanya BOPDA, kami juga membangun sekolah secara fisik,” tambah perempuan asal Kediri itu.

(JPC)

Source