Jakarta – Kritik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang kinerjanya dianggap mengantongi rapor kurang baik lebih disebabkan adanya turbulensi politik pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut patut diwaspadai. Akibatnya apa, hal tersebut memengaruhi opini atau persepsi publik atas penilaian kinerja pemerintahan. Padahal masih banyak parameter lain yang bisa digunakan untuk memberikan penilaian.

“Kinerja 100 hari lebih pada konsolidasi dan pelontaran jargon-jargon yang menarik bagi media,” kata Karyono Wibomi, peneliti senior Indonesian Publik Institute (IPI) saat memaparkan pendapatnya di FGD yang digelar Master C19, bertajuk “Mendorong Efektivitas Kinerja Kabinet Indonesia Baru”,  Selasa (11/2).

Di Indonesia, lanjut dia, kinerja 100 hari sudah menjadi tradisi yang dinilai masyarakat. Sementara itu Jokowi sebagai presiden tidak pernah menargetkan 100 hari kerja. Bisa jadi karena ini periode kedua kepemimpinannya. Akibat persepsi publik tadi, maka ada permintaan untuk mengganti sejumlah menteri. Meskipun komposisi kabinet sekarang cukup proporsional, 50:50 antara partai dan kalangan profesional.

“Namun tetap ada baju profesional, tetapi arahan partai politik,” ujarnya.

Ia menambahkan, belum ada kesamaan platform “cetak biru” antara presiden dan wakil presiden. Cetak biru ini penting, karena akan dijelaskan sedetail-detailnya ke semua menteri. Hal ini untuk menghindari adanya program kerja yang tidak sejalan dengan visi presiden.

“Ketegasan presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri, ganti saja bila tidak sanggup mengikuti arahan. Ketegasan tersebut juga untuk meminimalisir turbulensi politik 2024,” tegasnya.

Maraknya jargon-jargon dari para menteri menyebabkan kegaduhan, sehingga permasalahan yang dirasakan masyarakat kurang terekspos. Capaian yang dilakukan pemerintah harus tersosialisasi dengan baik, sehingga penilaian pembangunan lebih adil.

“Pemerintah harus berpihak pada masyarakat bawah yang jauh dari pusat pemerintahan. Bagi saya, kinerja 100 hari pengantar dan belum bisa dinilai penuh,” kata Broto Wardoyo, Analis Politik Universitas Indonesia (UI).

“Jadi bagi saya yang terpenting adalah penguatan birokrasi yang dilakukan secara ketat dan termonitor dengan baik,” katanya lagi. (k9)