Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah daerah lebih inovatif untuk meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, target yang dicanangkan pada 2020 mendatang mencapai Rp2 triliun.

“Rapat pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 terus dirapatkan. Salah satu pointnya, pemerintah menargetkan PAD Rp2 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Li Claudia Chandra.

Meski demikian, Alin -sapaan akrab Li Claudia Chandra- mengatakan DPRD meminta agar PAD Kota Tangsel bisa mencapai lebih dari Rp2 triliun.

“Melihat potensi yang ada, sebenarnya PAD Kota Tangsel jika dikelola dengan sangat baik maka bisa lebih dari itu. Maka dari itu kami minta OPD terkait agar jauh lebih inovatif dan juga bekerja serius lagi dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.

Alin memberi contoh beberapa potensi yang masih bisa ditingkatkan atau dimaksimalkan lagi, seperti retribusi parkir yang saat ini masih banyak titik yang belum dikelola oleh pemerintah.

Tidak hanya itu saja, dari sisi pajak juga masih banyak potensi yang bisa digali lagi. Seperti pajak hiburan, pajak restoran, hotel yang dinilai masih ada kebocoran.

“Seperti di pajak restoran, dimana kami lihat masih ada kebocoran. Maka perlu langka inovasi di sini. Misalnya dengan memasang alat transaksi online yang terintegrasi dengan Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah. Dengan begitu pemerintah bisa melakukan pengecekan secara online terhadap pajak yang dititipkan para wajib pajak dari setiap kali transaksi di restoran tersebut,” ungkapnya.

Bahkan Alin menilai pajak parkir pun terlalu stagnan. “kenaikan pendapatan pajak dari sektor perparkiran terlalu stagnan, tidak signifikan. Rasio jumlah pemilik kendaraan terus meningkat di kota tangsel,” terangnya.

Dia juga mengatakan, di sisa jabatan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany semestinya OPD penghasil lebih bergerak cepat lagi. Tidak hanya sekedar menunggu perintah walikota. “OPD penghasil sebagai pembantu walikota harus jauh lebih inovatif. Tidak lagi hanya menunggu perintah dari Walikota di sisa masa anggaran 2019 ini,” pungkasnya. (plp)