Wamenhan M Herindra: AOIP Menjembatani Kepentingan Indo-Pasifik

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra, Senin (23/8), secara daring menjadi keynote speaker dalam 4th International Maritime Security Symposium (IMSS) 2021 yang diselenggarakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) dan dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.

Pada IMSS yang merupakan agenda tahunan, kali ini mengambil tema “International Maritime Security Cooperation For Security, Peace And Prosperity” (Kerjasama Internasional Keamanan Maritim untuk Keamanan, Perdamaian, dan Kemakmuran) serta diikuti 259 peserta dari 37 negara sahabat.

Wamenhan M. Herindra dalam penjelasannya mengatakan, bahwa pada Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Bulan Juni 2021, telah disepakati Makalah Diskusi Outlook ASEAN, tentang Indo-Pasifik dari Perspektif Pertahanan. Indonesia sebagai inisiator ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) memandang pentingnya pendekatan ASEAN terhadap Indo-Pasifik dari perspektif pertahanan, khususnya kerja sama pertahanan dengan mitra dialog ASEAN, yang telah berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran di dunia.

“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dari Perspektif Pertahanan, berfungsi sebagai panduan bagi ASEAN di bidang kerja sama pertahanan dan interaksi ADMM dengan mitra dialog. Selain itu, AOIP juga bertujuan menjembatani kepentingan negara-negara Indo-Pasifik dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran dengan peran sentral serta strategis ASEAN”, kata Wamenhan.

Hal ini merupakan respon dari dinamika geopolitik yang berkembang saat ini, demi memastikan kawasan tetap stabil, damai, dan sejahtera. Dengan adanya AOIP, negara-negara ASEAN mengedepankan dialog, saling kepercayaan dan win-win solution. Sedangkan tujuan dan prinsip AOIP, dapat memberikan panduan bagi keterlibatan ASEAN di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia, guna mendorong mitra eksternal ASEAN dalam melakukan kerja sama praktis pada empat bidang utama yang diidentifikasi dalam AOIP.

Dari keempat bidang kerja sama tersebut, salah satunya adalah bidang kerja sama maritim mencakup peningkatan penyelesaian sengketa secara damai, peningkatan keselamatan dan keamanan maritim, kebebasan navigasi dan penerbangan, serta penanganan kejahatan internasional. Hal lainnya, juga mencakup kerjasama untuk pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, kerjasama mengatasi masalah lingkungan laut serta kerjasama teknis dalam ilmu kelautan. (red/rls)