Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Kawasan Perkantoran Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Bundaran Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM) Harapan Makmur, Distrik Kurik, Selasa (16/09/2025).

Kehadiran Wapres di lokasi menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Papua, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan turun langsung, Wapres memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Setibanya di kawasan pembangunan, Wapres mendengarkan paparan dari Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua, Abdul Halil Kastella, mengenai progres proyek.

Pembangunan kawasan Kantor Gubernur Papua Selatan dimulai sejak Desember 2024 dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Dengan luas lahan 11.600 meter persegi, progres fisiknya kini telah mencapai sekitar 60 persen. Selain Kantor Gubernur, di kawasan yang sama juga tengah dibangun Gedung DPRD dengan progres 64,38 persen serta Gedung Majelis Rakyat Papua yang baru mencapai 25,87 persen.

Wapres menyampaikan optimismenya bahwa keberadaan kawasan perkantoran baru ini akan menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Gedung-gedung tersebut bukan hanya simbol kehadiran negara, tetapi juga pusat koordinasi layanan publik dan motor penggerak pembangunan daerah.

Lebih jauh, Wapres juga menekankan bahwa pembangunan kawasan ini harus mengedepankan kearifan lokal dan nilai budaya Papua Selatan. Menurutnya, arsitektur dan tata ruang perlu mencerminkan identitas masyarakat setempat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan lebih dekat dengan fasilitas pemerintahan.

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Selatan memerlukan infrastruktur pemerintahan yang representatif untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Kawasan perkantoran ini menjadi tonggak penting hadirnya negara, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara.

Sebelumnya, saat bertemu dengan diaspora Indonesia di KBRI Port Moresby, Wapres menegaskan bahwa pembangunan Papua menjadi prioritas. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran.

“Anggaran-anggaran yang dikeluarkan di [Papua] harus kami monitor dengan baik lagi. Pembangunan seperti Rumah Sakit, sekolah dan lain-lainnya harus kita monitor benar, agar nanti kedepannya bisa dimanfaatkan warga disitu,” tutur Wapres.

Ia menambahkan, arah pembangunan nasional tidak boleh lagi hanya berpusat di Pulau Jawa, melainkan harus merata di seluruh Nusantara.

“Jadi sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris, sekarang pembangunannya harus merata. Di Papua, IKN, atau dimana saja harus merata. Semua lapisan masyarakat dari ujung ke ujung,” ungkapnya.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Wakil Bupati Merauke Fauzun Ninayah.