Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sebuah acara yang dipusatkan di Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025.

Tentang Koperasi Merah Putih

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Model Koperasi Merah Putih

• Membangun Koperasi Baru
• Mengembangkan yang Sudah Ada
• Revitalisasi Koperasi

13 Manfaat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sebagai Pusat Produksi & Distribusi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi
5. Modernisasi manajemen sistem perkoperasian
6. Menekan harga di tingkat konsumen
7. Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik
8. Menekan pergerakan tengkulak
9. Memperpendek rantai pasok
10. Meningkatkan inklusi keuangan
11. Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM
12. Menekan tingkat kemiskinan ekstrem
13. Menekan inflasi

Jenis Gerai

• Gerai Sembako (Embrio KopHub)
• Apotek Desa
• Gerai Kantor Koperasi
• Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop Bank)
• Gerai Klinik Desa
• Gerai Cold Storage/Cold Chain
• Logistik (Distribusi)

Regulasi atau Dasar Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pertanyaan Umum Seputar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Apa itu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih?

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Apa tujuan utama pembentukan Kopdes/kel Merah Putih?

Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Apa dasar hukum pembentukan koperasi ini?

Pembentukan koperasi didasarkan pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang telah diubah beberapa kali), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan menteri terkait.

Apa saja mekanisme pembentukan Kopdes/kel Merah Putih?

Mekanismenya meliputi tiga pendekatan: pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, dan revitalisasi koperasi tidak aktif.

Bagaimana cara penamaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih?

Nama harus diawali dengan kata “Koperasi”, diikuti dengan frasa “Desa/Kelurahan Merah Putih”, dan diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat (misalnya, “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Karangrejo”)

Apa yang dimaksud dengan pra pendirian koperasi?

Pra pendirian mencakup tahap awal di mana calon pendiri bersama Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan mengadakan musyawarah untuk menyusun rancangan usaha, menentukan kebutuhan modal, dan menyepakati partisipasi modal.

Bagaimana proses musyawarah desa/kelurahan dalam pembentukan koperasi?

Musyawarah desa/kelurahan dilakukan untuk membahas rencana pendirian, menyampaikan rancangan usaha, model bisnis, mitigasi risiko, dan menentukan kebutuhan modal yang akan ditetapkan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib.

Apa itu rapat pendirian koperasi?

Rapat pendirian adalah pertemuan yang dihadiri oleh sebanyak-banyaknya masyarakat desa/kelurahan untuk membahas dan menetapkan pokok-pokok pendirian, seperti nama, alamat, maksud dan tujuan, permodalan, dan susunan pengurus/pengawas.

Bagaimana tata cara pendirian koperasi baru?

Pendirian koperasi baru dimulai dari musyawarah desa/kelurahan khusus, dilanjutkan dengan rapat pendirian, penyusunan notulen rapat, dan pengajuan pembuatan serta pengesahan Akta Pendirian melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Apa peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)?

NPAK berperan membuat dan mengesahkan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta dokumen hukum lain yang diperlukan dalam pendirian dan pengelolaan koperasi.

Apa itu Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib?

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetor saat menjadi anggota dan tidak dapat diambil kembali, sedangkan Simpanan Wajib adalah simpanan berkala yang juga tidak dapat dicairkan selama keanggotaan.

Bagaimana proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi?

Pengesahan dilakukan oleh NPAK melalui sistem SABH dengan menyerahkan dokumen seperti notulen rapat, berita acara pendirian, bukti penyetoran modal, dan rencana kerja koperasi.

Apa itu SABH?

SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) adalah platform layanan elektronik untuk pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi.

Bagaimana mekanisme pengembangan koperasi yang telah ada?

Pengembangan dilakukan dengan rapat anggota untuk perubahan anggaran dasar, penyesuaian nama dan jenis usaha sesuai dengan program Kopdes/kel Merah Putih, serta pengajuan perubahan melalui NPAK.

Apa yang dimaksud dengan revitalisasi koperasi?

Revitalisasi adalah proses mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif dengan pendampingan, identifikasi potensi, dan penyelenggaraan rapat anggota untuk mengembalikan status aktifnya.

Apa saja dokumen pendukung yang diperlukan dalam rapat pendirian?

Dokumen pendukung setidaknya meliputi daftar hadir, fotokopi KTP pendiri, notulen rapat, dan berita acara pendirian.

Bagaimana koperasi mengurus NPWP dan NIB?

Setelah akta pendirian disahkan, koperasi mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak dan mendaftarkan hak akses pada Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Apa saja jenis usaha yang dapat dijalankan oleh Kopdes/kel Merah Putih?

Jenis usaha meliputi outlet gerai sembako, apotek desa/kelurahan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, cold storage, logistik, serta usaha lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.

Bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi digital?

Koperasi dianjurkan mengoptimalkan teknologi digital, misalnya dengan memiliki situs web ber-domain “kop.id”, untuk memperkuat identitas dan integrasi dalam ekosistem koperasi.

Bagaimana tata cara penyelenggaraan rapat anggota dalam koperasi?

Rapat anggota diselenggarakan untuk mengambil keputusan penting, seperti perubahan anggaran dasar, pengesahan laporan keuangan, pembagian sisa hasil usaha, dengan ketentuan kuorum dan tata tertib yang telah ditetapkan.

Apa peran musyawarah desa/kelurahan khusus dalam pembentukan dan pengembangan koperasi?

Musyawarah desa/kelurahan berfungsi sebagai forum konsultasi awal untuk mendapatkan dukungan dan kesepakatan dari masyarakat serta menyusun rancangan usaha yang mendasari pendirian dan pengembangan koperasi.

Apakah semua koperasi wajib menggunakan domain .kop.id?

Baik Koperasi yang sudah memiliki website sendiri maupun yang belum, semua dianjurkan beralih ke domain .kop.id sebagai identitas koperasi di digital agar aktivitas digitalnya terhubung dalam Digitalisasi Koperasi.

Bagaimana cara mendaftar domain .kop.id?

Untuk mendaftar domain .kop.id, koperasi perlu mengajukan permohonan melalui platform resmi ini yang telah ditentukan oleh pemerintah.