APBD 2013 Tangerang Selatan Tetap Pro Rakyat

Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama lembaga legislatif mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2013 yang pergerakannya terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 200 milyar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Dengan demikian, tahapan dan kegiatan pokok penyusunan APBD tahun anggaran 2013 telah kita laksanakan,” ungkap Walikota Airin, dalam pidato resminya pada rapat paripurna di gedung DPRD, Senin, 10 Desember 2012.

Selanjut Raperda APBD tahun anggaran 2013 bersama Raperwal Penjabaran APBD, terang Walikota, segera disampaikan ke Provinsi Banten untuk dievaluasi. Diharapkan nanti hasilnya tidak terlalu banyak perbaikan serta selesai dalam waktu tak terlalu lama.

Dengan demikian APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2013 dapat segera ditetapkan dan disahkan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. “Untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2013,” kata Walikota Airin.

Keseluruhan proses dan tahapan telah dijalani bersama dengan segala dinamikanya. Walikota Airin mengajak agar proses tersebut dimaknai sebagai bentuk dan upaya dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sehingga tahap demi tahap dan terukur, sebagaimana sasaran indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pembangunan di Kota Tangerang Selatan dapat memenuhi harapan seluruh lapisan masyarakat,” harapnya.

Ditempat sama sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan – Uus Kusnadi, memaparkan, bila APBD tahun 2013 telah mengalami peningkatan signifikan dibanding APBD (murni) Tahun 2012. APBD 2013 sebesar Rp 1,777 triliun dengan struktur sebagai berikut, pendapatan totalnya Rp 1,611 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 485,737 milyar. Dana perimbangan Rp 733,949 milyar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 391,667 milyar.

Belanja daerah dengan total Rp 1,777 triliun dengan rincian belanja tidak langsung Rp 524,711 milyar. Belanja langsung Rp 1,253 triliun. Pembiayaan daerah bersumber dari silpa sebesar Rp 166,505 milyar. “APBD 2013 naik sekitar Rp 200 milyar untuk yang murni ya dari pendapatan tahun lalu,” papar Uus, kepada Web Tangsel sebelum sidang rapat paripurna berlangsung.

Uus menjelaskan, sumber kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu mendongkrak APBD 2013 berasal hampir dari seluruh sektor pajak. Seperti dari pajak hotel, restoran serta Bea Pajak Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat ini diakuinya menjadi penyumbang terbesar kas daerah.

“Rasio belanja pegawai dengan pembangunan masih 30 banding 70. Belanja tidak langsung untuk pegawai 30 persen dan belanja langsung untuk biaya pembangunan seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lain-lainnya 70 persen. Ini artinya, APBD Kota Tangerang Selatan 2013 masih pro rakyat,” jelas Uus.

Di tempat sama, Wakil Ketua II DPRD – Syihabudin Hasyim, dalam laporannya mengatakan, dalam pelaksanaan APBD 2013 terjadi beberapa perkembangan situasi dan kondisi. Mengakibatkan perlunya dilakukan penganggaran karena adanya kebutuhan peningkatan prioritas.

Diantaranya, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Mendesaknya peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Badan Anggaran DPRD telah melakukan pembahasan, pengkajian, pendalaman dan uji materi baik secara internal maupun eksternal,” jelasnya.

Proses pembahasan R-APBD 2013, lanjut Syihabudin, dilaksanakan dalam beberapa tahapan penting. Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) melalui rapat badan musyawarah pada Kamis (04/10/2012). “Finalisasi Raperda APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2013 oleh Badan Anggaran bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sabtu, 08 Desember 2012,” ujarnya.

Finalisasi Raperda APBD oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati adanya pergeseran anggaran.

“Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik yang semula Rp 2,3 milyar menjadi Rp 500 juta yang diperuntukan bagi bantuan partai politik dan sisanya Rp 1,8 milyar didistribusikan ke anggaran belanja,” utara Syihabudin.

Belanja tidak terduga, kata Syihabudin, yang semula Rp 5 milyar menjadi Rp 3 milyar dan sisanya didistribusikan ke anggaran belanja. Hasil pembahasan R-APBD 2013 tentang selisih pendapat daerah antara nota keuangan dan hasil pembahasan adanya penambahan penerimaan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 24,213 milyar.

“Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tangsel tahun anggaran 2013 sebesar Rp 67,279 milyar mengalami penurunan sebesar Rp 6,505 milyar atau 8,82 persen. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 73,784 milyar,” tambah Syihabudin.(bpti-ts/kabartangsel)