Pegawai honorer Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangsel mengajukan lima tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dalam aksi damai yang berlangsung di kantor DPRD, gedung IFA di Jalan Buaran-Viktor, Serpong, itu tenaga honorer yang bertugas di lingkup Pemkot Tangsel menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, yakni meminta DPRD segera mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kota Tangsel 2015, yang hingga saat ini masih dalam pembahasan.

“Kalau (APBD-P) tidak disahkan, maka gaji kami sampai akhir tahun yang berada dalam APBD-P 2015, tidak akan cair,” kata koordinator FHI Kota Tangsel, Ahmad Sofyan, Senin (12/10/2015).

Tuntutan kedua, yakni permintaan pemerataan upah bagi tenaga honorer di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga honorer kelurahan. “Gaji kami masih 1 juta rupiah per bulan, jauh di bawah UMK (Upah minimum kota) Tangsel,” Sofyan menambahkan.

Selain itu, para tenaga honorer ini meminta peningkatan status dari Tenaga Honorer ke jenjang selanjutnya, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terlebih, banyak tenaga honor di Tangsel bertugas sudah lebih dari lima tahun.

“Kami juga meminta keputusan dan jawaban DPRD Tangsel dalam bentuk notulen, yang ditandatangani seluruh fraksi. Ini sebagai bukti pegangan kami dari FHI Kota Tangsel,” katanya.

Diberitakan, pegawai honorer yang tergabung dalam FHI Kota Tangsel menggelar aksi damai di kantor DPRD setempat di Gedung IFA, Serpong, Senin (12/10/2015).

Dengan membawa spanduk tuntutan, puluhan pegawai honorer ini datang ke kantor DPRD sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi damai mereka mendapat pengawalan puluhan petugas Polres Tangsel.

Diketahui, aksi unjukrasa yang digelar pegawai honorer ini menyusul mandeknya pengesahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tangsel 2015. (one/fid)