Seruan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi, agar umat Islam ikut dalam People Power pada 21 dan 22 Mei mendapat respon dari Habib Sholeh Al Muhdar di Jakarta.

Ia mengingatkan, sebagian besar ulama dan habaib tidak setuju dengan gerakan people power. Apalagi tujuannya sangat politis, yakni melawan hasil pemilu presiden yang sah dan akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.

“Mayoritas ulama dan habaib tidak setuju people power. Jadi tolong jangan dibangun opini seolah-olah ulama dan para habaib mendukung gerakan itu,” ujar Habib Sholeh, Senin (20/5/2019).

Habib Sholeh mengaku mempersilahkan apabila Habib Rizieq ingin membuat aksi demonstrasi yang dinamakan Gerakan Kedaulatan Rakyat atau pun Ifthor Akbar Mujahid 212. Namun harus diingat bahwa semua itu harus dalam koridor hukum, alias tidak melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Indonesia negara hukum, dan ada kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak masyarakat. Namun harus dicatat bahwa semua harus dalam koridor hukum. Kalau keluar dari itu, maka polisi harus bertindak tegas,” jelas Habib Sholeh.

Ia mengingatkan agar umat Islam jangan terpancing pada provokasi ataupun hal-hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Jangan gara-gara kepentingan politik sesaat, kemudian keutuhan bangsa dirusak.

Bagi Habib Sholeh, taat pada Habib Rizieq boleh-boleh saja. Namun harus diingat bahwa Habib Rizieq bukanlah seorang nabi yang harus selalu diikuti.

“Habib Rizieq bukan seorang nabi yang wajib diikuti. Dia juga manusia yang bisa salah,” tuntas Habib Sholeh Al Muhdar. (jn)