Puluhan dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten baik dokter spesialis maupun dokter umum  melakukan aksi mogok kerja karena dana insentif jasa medis yang menjadi hak para dokter tidak dicairkan selama tiga bulan terkahir.

Tuntutan para dokter di RSUD Banten tidak hanya terkait masalah dana insentif jasa medis tetapi juga terkait direktur RSUD Banten yang hingga saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) merangkap Asda III Pemprov Banten Takro Jaka Rooseno pasca pengunduran direktur RSUD Banten dr Hendarto setelah dilantik Januari 2015 lalu.

Para dokter menuntut kepada Plt Gubernur Banten Rano Karno agar segera dipilih direktur RSUD Banten yang definitif sehingga manajemen di RSUD Banten bisa ditata dan dibenahi. Direktur RSUD Banten harus figur yang memahami manajemen rumah sakit dan juga memahami bidang kesehatan.

“Para dokter di RSUD Banten menuntut agar Plt Gubernur Banten Rano Karno segera menetapkan Dirut RSUD Banten yang definitif. Kalau RSUD Banten masih dipimpin pelaksana tugas, kami terpaksa terus melakukan aksi mogok melayani pasien. Tentu aksi kami ini akan merugikan pasien. Karena itu, saya dan kawan-kawan memohon maaf kepada para pasien. Namun, aksi kami ini bertujuan untuk membenahi dan memperbaiki sistem manajemen di RSUD Banten sehingga pelayanan di RSUD Banten semakin baik,” ujar salah satu dokter spesialis di RSUD Banten yang namanya tidak mau ditulis, di Serang, Selasa (17/3).

Dia  meminta agar Plt Gubernur Banten  Rano Karno menempatkan dirut yang bakal mengelola rumah sakit mendatang adalah pejabat yang mengerti semangat pendirian RSUD Banten, dan memiliki jiwa leadership.

“Kondisi di RSUD Banten saat ini tidak mengalami perubahan apa-apa, baik sebelum maupun sesudah formasi jabatan di RSUD Banten berubah. Saya kira Pak Rano bisa menanyakan situasi di RSUD Banten  ke Dirut RSUD Banten dr Hendarto   yang saat ini sedang sakit,”  ujarnya. [sp/kt)