Di tengah gelombang hilirisasi nasional yang digaungkan dari sektor nikel, tembaga, hingga sawit, satu sektor mulai mengambil posisi sentral dalam narasi pertumbuhan: baja. Dalam sesi diskusi interaktif di Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 lalu, Dedi Latip, Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menyampaikan strategi pemerintah untuk menjadikan industri besi-baja sebagai pengungkit produktivitas dan ekspor bernilai tambah tinggi.

Lompatan Investasi Baja

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi dari industri sektor primer menjadi industri hilir yang bernilai tambah. Investasi yang mengalir ke sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat sebesar 152% dari Rp 94,6 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 238,4 triliun 2024.

“Besi dan baja adalah salah satu dari sebelas komoditas prioritas nasional dalam agenda hilirisasi strategis. Ini bukan hanya bahan konstruksi—ini fondasi industrialisasi,” tegas Dedi.

Menjawab Target Ambisius

Target Presiden Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi 8% per tahun selama periode 2025–2029. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi senilai Rp13.032 triliun, dengan porsi swasta mencapai 86,6%. BKPM memproyeksikan sektor logam dasar akan menjadi salah satu penopang utama, termasuk besi-baja, yang pada 2045 diperkirakan mengalami lonjakan konsumsi nasional hingga 100 juta ton per tahun.

Dalam diskusi yang dimoderatori Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BKPM juga menyatakan telah menyusun Roadmap Hilirisasi Baja 2023–2029, yang menetapkan target kapasitas produksi dan ekspansi dari hulu (billet, slab) hingga hilir (plate, HRC, pipe, wire mesh). Beberapa capaian bahkan melampaui target fase pertama:
• Steel Plate tercapai 312,8% dari target,
• Steel Slab 215%,
• Steel HRC 391%,
namun di sisi hilir seperti Wire Mesh dan Coated Steel, capaian masih rendah dan butuh dukungan investasi lanjutan.

Harmonisasi Regulasi dan Fiktif Positif

Menyadari bahwa perizinan masih menjadi momok bagi pelaku industri, pemerintah melalui UU No. 6/2023 dan PP 5/2021 memperkenalkan konsep Fiktif Positif, yakni jika permohonan izin tidak diproses dalam waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum.

“Kita tidak boleh menghambat investasi dengan prosedur administratif yang berlapis-lapis. Sekarang, bila semua syarat lengkap, izin otomatis keluar lewat sistem OSS,” papar Dedi.

BKPM kini memegang kewenangan untuk menerbitkan izin di 16 sektor prioritas melalui satu pintu sistem OSS berbasis risiko. Klasifikasi risiko ditentukan dari rendah (cukup NIB) hingga tinggi (NIB + izin usaha terverifikasi).

Insentif dan KEK untuk Baja

Untuk mendorong investasi lebih dalam sektor ini, BKPM menyiapkan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku. Selain itu, pembangunan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lebih dari 160 kawasan industri di seluruh Indonesia menjadi sarana penting distribusi investasi besi-baja ke luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga fokus pada promosi aktif. Lewat forum-forum investasi seperti di Davos, G20, dan Regional Investment Forum, BKPM mengidentifikasi perusahaan global pemilik teknologi unggul di sektor hilirisasi baja untuk dijajaki kemitraannya dengan BUMN dan pelaku nasional.

Tantangan: Neraca Perdagangan Masih Defisit

Meski investasi dan kapasitas produksi meningkat, neraca perdagangan besi-baja masih defisit. Ekspor baja nasional sepanjang 2023 hanya US$2,99 miliar, sementara impor tembus US$9,19 miliar. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya termonetisasi menjadi produk hilir bernilai ekspor tinggi.

Dedi menekankan pentingnya dukungan sektor pengguna—dari otomotif, maritim, hingga pertahanan—untuk menyerap baja dalam negeri. Di sinilah kerja sama lintas sektor, seperti yang digagas melalui ISSEI 2025, menjadi krusial.

ISSEI 2025, yang digelar selama dua hari di Jakarta Convention Center, merupakan hasil sinergi IISIA dan SEAISI, menghadirkan lebih dari 150 peserta pameran dan ribuan pemangku kepentingan industri. Tahun ini, ISSEI mengangkat semangat “Baja Nasional, Daya Saing Regional”, sebagai platform strategis mempertemukan regulator, investor, dan pelaku industri pengguna dalam menyusun peta jalan kolaboratif menuju Indonesia Emas 2045. (*)